Sekitar 2.600 aktivis, pegiat hak asasi, seniman, ilmuwan dan jurnalis dari Afganistan beserta keluarganya sudah mendapat izin tinggal di Jerman. Kementerian Dalam Negeri di Berlin mengungkapkan data itu kepada kantor berita Jerman dpa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, mereka yang namanya tercatat dalam "Daftar Kemanusiaan" itu telah menerima izin tinggal resmi dan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapat suaka politik, sesuai dengan komitmen pemerintah Jerman. Dengan mengantungi izin tinggal resmi, mereka juga berhak bekerja di Jerman.
Lebih 4500 orang dievakuasi Bundeswehr dari Kabul
Setelah Taliban menguasai Afganistan bulan Agustus lalu, ada 4.587 orang yang dievakuasi militer Jerman Bundeswehr dari Kabul, di antaranya 3.849 warga Afganistan dan 403 warga Jerman, demikian laporan pemerintah Jerman.
Mereka yang namanya dimuat dalam "Daftar Kemanusiaan" dan dianggap membutuhkan perlindungan adalah para staf lokal yang bekerja untuk Bundeswehr dan lembaga-lembaga Jerman lainnya di Afganistan.
Setelah operasi evakuasi dari Kabul selesai akhir Agustus lalu, masih ada beberapa ratus warga Afganistan yang juga berhasil keluar dari negaranya dan kemudian diterbangkan ke Jerman dari Qatar.
Partai Kiri kritik birokrasi terlalu lambat
Sebelumnya Partai Kiri mengeritik pemerintah Jerman karena "birokrasi yang lambat" dalam pengurusan suaka politik bagi lebih dari 4000 warga Afganistan, yang menurut Partai Kiri pada dasarnya berhak mendapat hak suaka termasuk hak berkumpul dengan keluarganya di Jerman.
Harian "Neue Osnabrücker Zeitung" hari Rabu (15/9) mengutip pernyataan anggota parlemen Ulla Jelpke dari Partai Kiri yang mengatakan, selama paruh pertama tahun 2021, Jerman hanya mengeluarkan 624 visa untuk warga Afganistan. Sementara masih ada 4173 orang yang berkasnya belum diproses.
"Masa tunggu untuk penyatuan keluarga bagi warga Afganistan ini terlalu lama, tidak bisa diterima dan sangat menyulitkan keluarga yang menunggu. Padahal mereka pada dasarnya punya hak untuk masuk ke Jerman", kata Ulla Jelpke kepada harian Jerman itu. Partai Kiri menuntut agar pengurusan visa dipercepat, sedapat mungkin juga dengan visa elektronik.
hp/as (dpa, afp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika