REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB mengandalkan sikap terhormat kepala negara untuk memastikan mereka sudah divaksin sebelum Majelis Umum pekan ini. Presiden, perdana menteri, raja dan ratu serta pejabat lainnya tidak perlu menunjukkan kartu vaksin Covid-19 atau membuktikan mereka sudah divaksin.
Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid mengatakan para tamu undangan terhormat hanya perlu menggesek kartu pengenal mereka. Kebijakan tes Covid-19 sama seperti yang diterapkan pertemuan para diplomat bulan Juni lalu.
Namun, masih ada pertanyaan yang sulit dijawab mengenai pertemuan diplomatik terbesar. Rusia mengkritik syarat masuk dan pembicara pertama, Presiden Brasil Jair Bolsonaro tidak divaksin dan menegaskan ia tidak berencana divaksin dalam waktu dekat.
PBB masih kesulitan bagaimana mengimplementasikan syarat wajib vaksin di Majelis Umum PBB secara diplomatik. Pekan lalu, Shahid mengatakan pada negara anggota ia mendukung kebijakan wajib vaksin tapi ia tidak mengungkapkan detail bagaimana syarat itu akan diterapkan.
"Kami sangat berharap solusinya dapat diterima semua pihak, berdasarkan tanggung jawab dan status semua orang," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric Jumat (17/9)lalu.
Sementara itu, Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan pemerintahannya akan memastikan melindungi pada hadiri majelis umum dan warga kota. Tahun lalu pandemi virus corona memaksa pertemuan tahunan PBB itu harus digelar virtual sepenuhnya.
Para kepala negara tampaknya kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan dan 20 menteri luar negeri yang sudah setuju berbicara di ajang ini.
Negara-negara lain akan berpartisipasi secara virtual dalam acara utama. Di mana setiap negara memiliki kesempatan untuk berbicara mengenai berbagai isu global, menyoroti isu domestik dan menggunakan panggung internasional untuk menyerang musuh atau sekutu.
Tradisinya presiden Brasil yang pertama bicara tapi Bolsonaro yang berasal dari kelompok sayap kanan menolak divaksin.
"Mengapa harus divaksin? Untuk memiliki antibodi, bukankah itu tidak benar? Tingkat antibodi saya tinggi, setelah semua orang di Brasil divaksin, saya akan putuskan," katanya dalam siaran yang ditayangkan langsung melalui media sosial.
Berdasarkan data Our World sekitar 36 persen populasi Brasil sudah menerima dua dosis vaksin. Sementara, banyak kepala negara yang mengungkapkan status vaksinasi mereka tapi juga ada yang tidak seperti Presiden Nguyen Xuan Phuc yang berencana menghadiri majelis umum.
Pada awal pekan lalu, Rusia mengkritik syarat vaksinasi karena menurut mereka akan melanggar hak dan mendiskriminasi negara tertentu untuk berpartisipasi dalam PBB. Contohnya, seperti orang yang memiliki alasan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika