REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Lebanon pada Senin (20/9) memenangkan mosi percaya dari parlemen negara itu yang mengakhiri kebuntuan politik selama 13 bulan di negara itu.

Setelah pertemuan selama delapan jam di Istana UNESCO di Beirut untuk meninjau program kebijakan Kabinet yang beranggotakan 24 orang, 85 anggota parlemen memberikan mosi percaya kepada pemerintah baru. Sekitar 15 anggota parlemen memberikan suara menentang terhadap mosi tersebut, sementara 17 lainnya tidak hadir dalam rapat tersebut, kata Ketua Parlemen Nabih Berri.

Sementara parlemen Lebanon terdiri dari 128 anggota, saat ini bekerja dengan 117 karena delapan anggota parlemen mengundurkan diri dan tiga lainnya meninggal dunia.

Sebelum pemungutan suara berlangsung, Perdana Menteri Najib Mikati mengumumkan program kebijakan pemerintahnya, serta menekankan upaya untuk menyelamatkan Lebanon dari kehancuran. Mikati juga bertekad mengakhiri penderitaan rakyat Lebanon dan memperkuat hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab dan Eropa.

"Pemerintah akan berusaha memulihkan kepercayaan internal dan eksternal pada lembaga-lembaga Lebanon, untuk menghentikan keruntuhan dan memulai pemulihan," kata Miikati.

Pada 10 September, pemerintah Lebanon baru diumumkan 13 bulan setelah pemerintah Hassan Diab mengundurkan diri menyusul ledakan mengerikan di Pelabuhan Beirut pada Agustus 2020. Sejak akhir 2019, Lebanon menghadapi beberapa masalah domestik terberat termasuk devaluasi mata uang yang kehilangan hampir semua nilainya terhadap dolar, bersama dengan kekurangan bahan bakar dan obat-obatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika