REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Malaysia menolak pembentukan pakta pertahanan AUKUS yang berencana mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir.
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein menekankan bahwa pembentukan AUKUS berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan, terutama di Laut China Selatan.
“Meskipun Australia telah membedakan antara senjata nuklir dan aset militer bertenaga nuklir, sikap Malaysia tetap konsisten – semua pihak harus menahan diri untuk tidak menggunakan aksi militer yang dianggap provokatif, serta berpotensi meningkatkan ketegangan dan memicu konflik di kawasan,” kata Hussein dalam pernyataannya pada Senin malam.
Semua pihak, kata dia, juga harus menghormati sikap dan pendekatan Malaysia yang tetap berpegang pada hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Di akhir pembicaraan, Hussein menyuarakan komitmen Malaysia terhadap hubungan pertahanan bilateral dengan Australia, termasuk melalui Five Power Defence Arrangements (FPDA).
FPDA adalah aliansi pertahanan yang dibentuk Australia, Inggris, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Sejak ditandatangani pada tahun 1971, kelima negara FPDA memiliki perjanjian untuk saling membantu jika terjadi serangan dari luar.
Pada tahun 1995, ASEAN menetapkan perjanjian kawasan bebas senjata nuklir atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
Pemerintah Australia menyatakan AUKUS "bukan aliansi atau pakta pertahanan" yang dibentuk negara itu bersama AS dan Inggris. Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis mengatakan perjanjian itu tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan untuk arsitektur regional yang dipimpin ASEAN.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan untuk memperoleh senjata nuklir dan menekankan bahwa kapal selam baru yang diusulkan tidak akan membawa hulu ledak nuklir.
"Australia tetap teguh dalam dukungan kami untuk Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban NPT kami sebagai Negara Senjata Non-Nuklir," kata Nankervis.
Pada 15 September, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengungkapkan kerja sama pertahanan trilateral. Salah satu isinya, Australia akan dilengkapi dengan armada kapal selam bertenaga nuklir canggih. Sejumlah negara menyampaikan keprihatinan atas kerja sama tersebut dan meminta Australia meninggalkan permainan kekuatan dan pengembangan senjata nuklir di wilayah Indo-Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika