REPUBLIKA.CO.ID, Taliban telah meminta untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini. Mereka menominasikan juru bicara yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai juru bicara PBB di Afghanistan.
Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi membuat permintaan itu dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (20/9). Muttaqi meminta berbicara selama pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum yang berakhir pada Senin (27/9)..
Menurut sumber PBB yang dihubungi oleh Anadolu Agency, Antonio Guterres menerima permintaan tertulis dengan kop surat "Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri" tertanggal 20 September. Surat itu ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai menteri luar negeri dan meminta untuk berpartisipasi dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB dari 21-27 September.
Juru bicara Guterres, Farhan Haq, membenarkan surat Muttaqi itu. Langkah tersebut memicu pertikaian dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan bulan lalu oleh Taliban, Ghulam Isaczai.
Surat Taliban mengatakan misi Isaczai, menurut Haw, dianggap selesai dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan. Dia mengatakan permintaan pergantian perwakilan Afghanistan di PBB telah dikirim ke komite kredensial sembilan anggota, Amerika Serikat, China, Rusia, Bahama, Bhutan, Cile, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.
Baca juga : Taliban Kirim Surat ke PBB, Ini Isinya
Komite tersebut tidak mungkin bertemu mengenai masalah ini sebelum Senin. Sehingga diragukan bahwa menteri luar negeri Taliban akan berbicara di acara tersebut.
Menurut aturan Majelis Umum, sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial Isaczai akan tetap sebagai perwakilan Afghanistan. Dia saat ini dijadwalkan untuk berpidato di hari terakhir pertemuan pada 27 September, tetapi tidak segera jelas apakah ada negara yang keberatan setelah surat Taliban.
Penerimaan duta besar Taliban di PBB akan menjadi langkah penting dalam upaya kelompok itu untuk pengakuan internasional. Keputusan itu dapat membantu membuka dana yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi Afghanistan yang kekurangan uang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
