Kementerian Pertahanan Lituania mengatakan, ponsel Xiaomi dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi kegiatan penggunanya dan secara otomatis menyensor istilah-istilah yang dianggap kritis oleh pemerintah Cina, seperti "Bebaskan Tibet", "Hidup Taiwan", atau "gerakan demokrasi".
Menurut pernyataan yang dirilis lewat Pusat Keamanan Siber Nasional hari Selasa (21/9) disebutkan, ada 449 istilah yang saat ini dapat disensor secara otomatis oleh sistem operasi ponsel Xiaomi saat orang melakukan pencarian dengan browser internet atau aplikasi lain, dan daftar itu terus diperbarui.
Pusat Siber Nasional Kementerian Pertahanan Lituania sekaligus merilis laporan keamanan data ponsel dan menyebutkan: "Ini tidak hanya untuk (pengguna) di Lituania, tetapi untuk semua negara yang menggunakan peralatan Xiaomi."
Bisa diaktifkan dari jauh
Selanjutnya disebutkan, kemampuan sistem operasi ponsel Xiaomi melacak istilah-istilah yang tidak diinginkan itu memang dimatikan untuk ponsel yang dipasarkan di "wilayah Uni Eropa", tetapi modus itu dapat dihidupkan kapan saja dari jarak jauh.
"Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel Cina yang baru, dan membuang ponsel yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Lituania, Margiris Abukevicius kepada wartawan saat mempublikasikan laporan Pusat Keamanan Siber Nasional itu.
Kantor berita Reuters mengatakan telah meminta Xiaomi menanggapi laporan itu namun belum ada reaksi dari perusahaan teknologi Cina tsb.
Hubungan Cina-Lituania sedang memburuk
Hubungan antara Lituania dan Cina belakangan memburuk, setelah Lituania mengizinkan Taiwan membuka Kantor Perwakilan di ibukota Lituania, Vilnius bulan lalu. Cina langsung bereaksi dan menuntut agar Lituania menarik pulang duta besarnya di Beijing. Cina juga menyatakan sebagai reaksi akan memanggil dubesnya di Vilnius pulang ke Beijing.
Taiwan mengatakan, kantor perwakilannya di Vilnius menggunakan nama Kantor Perwakilan Taipei, dan tidak menggunakan nama Taiwan untuk menghindari sengketa dengan Cina, yang mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya.
Sejauh ini, hampir semua negara mengakui klaim Cina karena khawatir terkena amarah Beijing dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara, termasuk Indonesia, karena ingin menjaga hubungan dagang.
hp/as (rtr)
Ikuti Whatsapp Channel Republika