REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan waktu satu tahun kepada Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki. Abbass mengancam akan menarik pengakuan Israel, jika mereka gagal melakukannya.
Dalam pidato virtual kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada Jumat (24/9), Abbas menegaskan tidak akan mengakui Israel jika mereka menolak untuk menarik diri dari wilayah Palestina. Menurutnya, Palestina menginginkan keadaan masa depan yang merdeka dari pendudukan.
“Kita harus menyatakan bahwa Israel, dan kekuatan pendudukan, memiliki waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur. Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan tahun 1967?," ujar Abbas, dilansir Aljazirah, Sabtu (25/9).
Abbas juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional, dan menyatakan kesediaann untuk bekerja sepanjang tahun dalam menyelesaikan status akhir negara Israel dan Palestina sesuai dengan resolusi PBB. Abbas menuduh Israel melakukan apartheid dan pembersihan etnis. Abbas menggunakan istilah yang jarang digunakan demi negosiasi yang sedang berlangsung terkait solusi dua negara.
"Palestina siap untuk pergi ke Mahkamah Internasional mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina," kata Abbas.
Israel telah menepis tuntutan Abbas. Duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan, Israel mendukung perdamaian dan negosiasi. Erdan mengatakan, pidato Abbas telah membuktikan bahwa dia tidak lagi relevan.
Proses perdamaian untuk mencapai solusi dua negara telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Palestina mengatakan, proposal Israel tidak akan memberikan status negara secara penuh terhadap Palestina. Selain itu, Israel juga tidak akan menjamin nasib pengungsi Palestina dan status Yerusalem.
Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza dalam perang 1967. Pencaplokan Israel terhadap tiga wilayah itu tidak diakui oleh dunia internasional.
Pengakuan Palestina atas Israel telah menjadi dasar dari perjanjian Oslo 1993, yang merupakan sebuah momen penting dalam mengejar perdamaian antara kedua belah pihak.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Masyarakat internasional menilai, hal tersebut sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika