REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban terus mendesak dengan berbagai cara agar diakui oleh internasional sebagai pemimpin Afghanistan. Upaya terbaru dengan menulis kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta untuk berpidato di hadapan para pemimpin Majelis Umum yang sedang berlangsung di New York.
Kelompok itu berpendapat bahwa memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan pemerintah. PBB telah secara efektif menanggapi permintaan Taliban dengan memberi isyarat dengan tidak terlalu cepat.
Negara yang bergabung dengan PBB pada 1946 sebagai negara anggota awal, dijadwalkan untuk berbicara terakhir pada sesi pemimpin Majelis Umum pada Senin (27/9). Dengan belum adanya pertemuan yang diadakan oleh komite PBB yang memutuskan tantangan kredensial, tampaknya hampir pasti bahwa duta besar Afghanistan dari pemerintahan sebelumnya akan memberikan pidato atau tidak ada yang akan memberikannya sama sekali.
PBB dapat menahan atau memberikan pengakuan formal pada Taliban. Langkah ini menggunakan sebagai pengaruh penting untuk menjamin hak asasi manusia, akses anak perempuan ke pendidikan, dan konsesi politik. Pafa titik ini kekuatan dan relevansi dari badan dunia berusia 76 tahun itu masih bertahan.
Presiden Pusat Inovasi Tata Kelola Internasional di Kanada, Rohinton Medhora, Afghanistan adalah studi kasus representatif yang baik, bahkan mungkin ekstrem, tentang mengapa PBB didirikan setelah Perang Dunia II. "Jika Anda adalah PBB dan Anda ingin mewakili keluarga bangsa, maka Anda benar-benar ingin semua keluarga di sana, bahkan Anda tahu, sepupu jauh yang tidak dibanggakan semua orang. Jadi PBB membutuhkan Afghanistan dan negara-negara untuk menunjukkan nilai dari banyak operasinya," ujarnya.
Baca juga : PBB Penentu Pengakuan Terhadap Taliban di Afghanistan
PBB dapat mengerahkan bobot program bantuan dan pembangunannya yang besar untuk menunjukkan betapa pentingnya lembaga-lembaganya yang sering kekurangan dana dalam menyediakan stabilitas dan keamanan. Afghanistan menghadapi berbagai krisis kemanusiaan dan kemiskinan hampir total karena dampak dari situasi politik.
Sudah ada seruan yang berkembang agar bantuan memastikan terlebih dahulu kepada akses anak perempuan ke pendidikan. Meskipun berjanji untuk bersikap inklusif dan terbuka, Taliban belum mengizinkan anak perempuan yang lebih tua kembali ke sekolah, telah membatasi kebebasan media lokal dan kembali ke praktik brutal seperti menggantung mayat di depan umum di alun-alun kota.
“Taliban tidak mewakili keinginan rakyat Afghanistan,” kata Duta Besar Afghanistan, Nasir Andisha.
Jika PBB mengakui klaim Taliban atas kekuasaan, menurut Andisha, maka lembaga ini mengirimkan pesan korosif kepada orang lain, baik di Yaman atau di Myanmar. Pengakuan PBB dapat menjadi pintu untuk negara-negara itu mengangkat senjata, menciptakan kekerasan, bergabung dengan kelompok teroris.
"Saya pikir untuk dunia, untuk PBB, sudah waktunya untuk menggunakan ini sebagai pengungkit,” kata Andisha.
Andisha sedang bertugas di Jenewa di bawah pemerintahan Ashraf Ghani yang didukung Amerika Serikat digulingkan pada 15 Agustus. Dia masih mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia, memohon mereka untuk mendorong resusitasi pembicaraan damai intra-Afghanistan.
Sosok perwakilan Afghanistan ini juga ingin PBB menjelaskan bahwa bergabung dengan barisannya bukan hanya tentang menahan sebuah negara di bawah laras senjata. Afghanistan pun memiliki cukup banyak penduduk yang disandera.
Selama Taliban yang berkuasa di akhir 1990-an, hanya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang mengakui legitimasi kelompok itu di Afghanistan. Pada masa itu, PBB menolak untuk mengakui pemerintah dan memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintah sebelumnya yang didominasi panglima perang.
https://apnews.com/article/united-nations-general-assembly-europe-middle-east-afghanistan-united-nations-cf0f0df6563f0b2641cdee6393dc2fe0
Ikuti Whatsapp Channel Republika