REPUBLIKA.CO.ID ANKARA -- Jepang untuk pertama kalinya menuding China, Rusia dan Korea Utara sebagai negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negaranya. Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Sug, pada Senin (27/9), merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan, Kantor Berita Kyodo melaporkan, dikutip anadolu, Selasa (28/9).

Kabinet Suga diperkirakan akan segera mengadopsi rancangan tersebut. Strategi yang baru itu nantinya akan menggantikan strategi saat ini yang disetujui oleh Jepang pada Juli.

"Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif," tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah.

Belum dipastikan apakah petahana pemerintah Partai Demokrat Liberal (LDP) akan mengesahkan strategi tersebut sebelum Suga mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada minggu pertama Oktober. Suga pada awal September mengumumkan dirinya enggan mencalonkan diri dalam kepimpinan. Sementara, partai LDP akan menggelar pemilihan kepemimpinan partai pada Rabu dan ketua yang baru diperkirakan akan menggantikan Suga. 

Menurut laporan itu, Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana. Jepang akan mempercepat kerja sama dengan tiga mitra Quad mereka, yakni AS, Australia dan India, dalam keamanan siber. Selain itu, Jepang juga akan bekerja sama dengan ASEAN untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika