REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Kehakiman pemerintahan Taliban Abdul Hakim Sharaey pada Selasa (28/9) berjanji untuk mengganti Konstitusi Republik Islam dengan undang-undang era monarki dari abad ke-20.

Sharaey membuat pengumuman itu dalam pertemuan dengan Duta Besar China untuk Kabul Wang Yu, menurut sebuah pernyataan Kementerian Kehakiman di Facebook.

"Imarah Islam (Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban) akan menerapkan hukum konstitusional mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu tanpa aturan yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip Imarah Islam," kata pernyataan itu.

Sharaey juga mengatakan bahwa hukum dan perjanjian internasional yang tidak "melawan Islam dan pemerintah Taliban" dan prinsip-prinsip akan dihormati oleh kelompok itu.

Dia menambahkan dubes China meyakinkan pemimpin Taliban bahwa Beijing ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengan kelompok itu dan membantu mencabut sanksi internasional. Selama pertemuan itu, Sharaey menekankan bahwa Taliban ingin membangun hubungan “baik dan bersahabat” dengan seluruh dunia.

Baca juga : Taliban akan Adopsi Konstitusi Era Monarki Afghanistan

Konstitusi era Shah 1964 sebelumnya diberlakukan kembali selama pemerintahan sementara di negara itu setelah jatuhnya rezim pertama Taliban pada 2001 sebelum negara itu mengadopsi Konstitusi baru pada 2004. Selama rezim pertama mereka dari 1996 hingga 2001, Taliban tidak memiliki Konstitusi tetapi diatur melalui dekrit berbasis Syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika