REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan berdiskusi tentang perang di Yaman secara rinci dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam pertemuan pada Selasa (28/9). Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat senior pemerintah AS.
Perang yang melibatkan koalisi pimpinan Saudi dan kelompok Houthi itu telah menghancurkan ekonomi Yaman dan menghabiskan cadangan devisa negara miskin di Semenanjung Arab itu. Yaman mengimpor sebagian besar barang-barang kebutuhannya. Sullivan pekan ini berkunjung ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersama utusan khusus AS untuk YamanTim Lenderking dan utusan AS untuk Timur Tengah, Brett McGurk.
Di Arab Saudi, Sullivan bertemu dengan Mohammed dan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman, Menteri Dalam Negeri Saudi Abdulaziz bin Saud bin Nayef, dan Menteri Garda Nasional Saudi Abdullah bin Bandar.
"Mereka melakukan diskusi terperinci tentang konflik Yaman, dan kedua belah pihak mendukung upaya Utusan Khusus PBB yang baru untuk Yaman Hans Grundberg dan sepakat untuk mengintensifkan keterlibatan diplomatik dengan semua pihak terkait," kata pejabat pemerintah AS.
"Utusan Khusus Lenderking akan tetap berada di wilayah tersebut untuk menindaklanjuti hasil diskusi rinci tersebut," kata pejabat itu.
PBB menggambarkan situasi di Yaman yang dilanda perang sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Pertempuran selama tujuh tahun juga telah menjerumuskan Yaman ke dalam krisis ekonomi yang memicu kekurangan pangan. Pejabat AS itu juga mengatakan Sullivan berterima kasih kepada putra mahkota atas "kesediaan Arab Saudi mengizinkan ribuan warga Afghanistan yang berisiko untuk transit di wilayah Saudi" selama penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Agustus.
Sullivan akan berada di Kairo pada Rabu untuk pertemuan dengan sejumlah pejabat Mesir yang akan mencakup diskusi tentang Libya, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Emily Horne dalam sebuah pernyataan. Pemilihan umum di Libya diamanatkan sebagai bagian dari peta jalan yang disusun pada 2020 oleh sebuah forum politik besutan PBB untuk mengakhiri krisis satu dekade di negara itu. Namun, perselisihan tentang pemungutan suara dalam pemilu itu menimbulkan ancaman yang dapat merusak proses perdamaian.
Libya telah mengalami kekacauan dan kekerasan sejak aksi pemberontakan yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2011 untuk menggulingkan Muammar Gaddafi. Setelah 2014, Libya terpecah antara faksi barat dan timur yang bertikai. Horne mengatakan Sullivan juga akan membahas peran Mesir dalam mempromosikan "keamanan dan kemakmuran" bagi Israel dan Palestina setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennet ke Mesir pada awal September. Sullivan akan menjamu penasihat keamanan nasional Israel, Eyal Hulata, di Washington pada 5 Oktober untuk diskusi lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika