REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden kembali diuji setelah kongres Partai Demokrat menunda pemungutan suara untuk RUU Infrastruktur senilai 1 triliun dolar AS (Rp 14,2 triliun ). Disebutkan bahwa penundaan itu dilakukan sampai RUU perubahan iklim senilai 3,5 triliun dolar AS (49,9 triliun) terlebih dulu disahkan.
Sebelumnya Biden mendorong pengesahan dua RUU di Kongres AS dengan total anggaran mencapai triliunan dolar tersebut. Biden dan Ketua DPR Nancy Pelosi telah berjuang untuk mengatasi perpecahan kubu antara anggota parlemen progresif, yang menginginkan paket belanja sosial senilai 3,5 triliun dolar AS dengan kaum moderat yang menginginkan RUU lebih kecil.
RUU infrastruktur yang akan berlaku untuk transportasi rutin, broadband, sistem air dan proyek lainnya, mendapat dukungan luas, tetapi Demokrat liberal menghubungkannya dengan RUU kesejahteraan dan perubahan iklim yang lebih ambisius.
RUU itu akan menaikkan pajak pada perusahaan dan orang kaya, menginvestasikan pendapatan dalam beragam program sosial. Hal itu termasuk pendidikan anak usia dini, prasekolah universal, pendidikan perguruan tinggi dua tahun yang didanai pemerintah, keluarga berbayar dan cuti medis, perluasan kesehatan pemerintah, hingga asuransi dan pembelanjaan lingkungan.
Ujian terbesar kepresidenan Biden
Biden telah berusaha untuk mendamaikan perpecahan kubu liberal dengan kaum sentris. Dari posisi sentris, Senator Joe Manchin mengatakan siap untuk bertemu presiden dan menggambarkan angka yang diusulkan sebesar 3,5 triliun dolar AS sebagai "kegilaan fiskal"
Sen Bernie Sanders, seorang liberal terkemuka, mengatakan masalah itu "bukan permainan bisbol" tetapi "bagian paling signifikan dari undang-undang dalam 70 tahun". Seorang rekan liberal, Perwakilan Ilhan Omar, mengatakan bahwa membunuh agenda partai adalah kegilaan. “Tidak berusaha memastikan presiden yang kita semua bekerja keras untuk memilih, agendanya lolos, adalah kegilaan,” katanya,” dilansir BBC, Jumat (01/10).
Partai Biden memiliki mayoritas tertipis di DPR dan Senat, dan sangat ingin mendorong kebijakan sebelum pemilihan kongres tahun depan, saat oposisi Partai Republik berusaha untuk mendapatkan kendali kembali.
Sebelumnya Kongres memang meloloskan tindakan sementara untuk menjaga pemerintah federal tetap didanai sampai awal Desember. Museum federal, taman nasional dan program keselamatan harus ditutup tanpa dana, yang juga termasuk bantuan untuk pengungsi Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika