REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas mengkritik upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk bertemu Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Shaked. Menurut Hamas, hal itu mencerminkan penurunan perilaku kepemimpinan Otoritas Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengungkapkan upaya Abbas menemui Bennett dan Shaked bertentangan dengan sikap populer di tengah publik. Masyarakat Palestina menolak penghinaan saat berurusan dengan pendudukan Israel.

 “Perilaku seperti itu oleh kepemimpinan Otoritas Palestina akan mendorong pendudukan meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina,” kata Qassem lewat akun Twitter pribadinya pada Senin (4/10), dikutip laman Middle East Monitor

Dalam pertemuannya dengan sejumlah menteri dari Partai Meretz Israel baru-baru ini, Abbas dikabarkan telah meminta pertemuan dengan Bennett dan Shaked. Bulan lalu, Naftali Bennett menolak dengan tegas pembentukan negara Palestina. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan mengerikan.

“Saya menentang negara Palestina. Saya pikir itu akan menjadi kesalahan mengerikan,” kata Bennett kepada lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada 14 September.

Bennett pun menegaskan kembali penolakannya bertemu Mahmoud Abbas. Ia mengaku masih belum bisa menerima langkah Palestina menggugat pasukan negaranya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). “Saya tidak melihat alasan logis dalam bertemu seseorang yang menggugat IDF (Israeli Defence Forces) di Den Haag dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang, dan pada saat yang sama membayar gaji kepada teroris. Saya tidak melihat logika dalam bertemu dengannya (Abbas),” ujar Bennett.

Kata “teroris” dalam pernyataan Bennett merujuk pada kelompok Hamas yang mengontrol Jalur Gaza. Bennett mengatakan moto kelompok Hamas adalah memerangi negaranya sampai akhir. Dia berkomitmen menghadapi setiap ancaman dari kelompok tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika