REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson pada Jumat mendesak Yunani untuk menyelidiki penolakan secara ilegal terhadap para pencari suaka di perbatasan.
Berbicara kepada wartawan menjelang pertemuan para menteri urusan dalam negeri Uni Eropa di Luksemburg, Johansson mengatakan dirinya berharap Yunani "menganggapnya serius, melakukan penyelidikan, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi".
Sehari sebelumnya, Johansson mengadakan pembicaraan dengan Menteri Migrasi Yunani Notis Mitarachi dan Menteri Dalam Negeri Kroasia Davor Bozinovic tentang penolakan ilegal yang terungkap minggu ini dalam penyelidikan bersama oleh sembilan media terkemuka.
Laporan tersebut menyajikan bukti bahwa pihak berwenang Yunani dan Kroasia telah dengan keras mendorong keluar para pencari suaka yang melintasi perbatasan Uni Eropa. Johansson menyebut diskusinya dengan kedua menteri itu “sangat berbeda”.
Dia menyebut reaksi Bozinovic sebagai "tanggapan yang tepat," serta menjelaskan bahwa pemerintah Kroasia menjanjikan penyelidikan segera dan mekanisme pemantauan independen untuk memastikan hak-hak dasar pencari suaka.
“Diskusi saya dengan menteri Yunani berbeda. Saya telah menjelaskan bahwa saya tidak akan menerima kegagalan Yunani untuk menyelidiki masalah ini,” ujar dia.
“Kita harus melindungi perbatasan eksternal kita, tetapi kita juga harus melindungi nilai-nilai kita, supremasi hukum, dan hak-hak dasar,” imbuh komisaris itu.
Dalam sebuah pernyataan, Mitarachi mengatakan Yunani telah menyelidiki setiap klaim atas dugaan penganiayaan terhadap pencari suaka oleh pihak berwenang.
Investigasi bersama selama sebulan mengungkapkan bahwa operasi pushback oleh pasukan keamanan telah menjadi praktik sistematis yang melanggar nilai Uni Eropa dan hukum humaniter internasional.
Majalah berita Jerman Der Spiegel menerbitkan video yang menunjukkan pasukan Yunani bertopeng mencegat dan melumpuhkan kapal pencari suaka di Laut Aegea, serta membahayakan nyawa para pencari suaka yang rentan. Laporan investigasi juga mendokumentasikan praktik penolakan ilegal oleh polisi khusus Kroasia dan Rumania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika