REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA--Bangladesh berencana mengirim 80 ribu pengungsi Rohingya lagi ke pulau Bhasan Char di Teluk Benggala bulan depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bangladesh pada Sabtu (9/10) setelah menandatangani perjanjian dengan badan pengungsi PBB untuk memulai operasi di sana.
Sejak Desember 2020, pihak berwenang Bangladesh telah memindahkan 20 ribu dari 100 ribu orang yang direncanakan ke pulau itu untuk mengambil tekanan dari Cox's Bazar, yang telah menampung lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya. Mereka adalah anggota kelompok minoritas etnis dan agama yang melarikan diri dari penganiayaan di negara tetangga Myanmar selama penumpasan militer pada 2017.
Ketika relokasi dimulai, UNHCR mengkritik pemindahan Rohingya ke pulau itu, yang berjarak 68 km dari daratan karena dianggap rentan terhadap cuaca buruk dan banjir. Namun, setelah UNHCR melakukan kunjungan pada Maret , mereka menyetujui bahwa pulau tersebut laik menjadi "lokasi sementara alternatif" bagi pengungsi Rohingya.
Sesuai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan pemerintah Bangladesh pada Sabtu (9/10), UNHCR mengatakan akan memulai kerja sama yang erat dengan pihak berwenang untuk memulai operasinya di pulau itu. Terutama di bidang perlindungan, pendidikan, pelatihan keterampilan, mata pencaharian dan kesehatan, sebagai bentuk dukungan kepada pengungsi untuk menjalani kehidupan yang laik di pulau itu dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke Myanmar di masa depan.
Sekretaris Kementerian Penanggulangan Bencana dan Bantuan Bangladesh, Mohammad Mohsin mengatakan bahwa keterlibatan PBB akan segera berlaku dan akan serupa dengan operasinya di Cox's Bazar.
“Kami dapat mengatakan bahwa sekarang PBB telah melibatkan diri dengan tanggapan kemanusiaan di pulau itu dan akan segera memulai operasi di lapangan,” katanya dilansir dari Arab News, Ahad (10/10).
“Dalam konteks ini, kami berharap untuk merelokasi 80 ribu orang Rohingya yang tersisa ke pulau itu pada November setelah musim hujan berakhir," sambungnya.
Mantan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mohammad Touhid Hossain mengkritik bahwa PBB kurang efisien karena membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menyetujui proyek Bhasan Char. Menurutnya, Bangladesh memiliki hak penuh untuk memutuskan di mana akan menampung pengungsi yang mencari suaka di tanahnya.
Meski terlambat, PBB telah memahami bahwa pemerintah Bangladesh yang akan memutuskan di mana orang-orang Rohingya akan ditempatkan. PBB harus menjaga orang-orang Rohingya di lokasi tertentu itu.
Departemen Hubungan Internasional Universitas Dhaka, Prof Amena Mohsin, menambahkan, bahwa ketika Bangladesh berhasil meyakinkan PBB untuk mendukung pendirian kamp pengungsi di Bhasan Char, perlu diingat bahwa itu adalah solusi sementara. “Dunia harus ingat bahwa itu bukan solusi yang berkelanjutan,” katanya. “Kami telah merelokasi Rohingya ke pulau itu dalam kondisi tertentu. Dunia tidak boleh melupakan mereka. Masyarakat dunia harus berperan lebih aktif untuk memulai pemulangan Rohingya sedini mungkin," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika