Selasa 12 Oct 2021 07:30 WIB

Pemimpin Korut Kim Jong-Un Desak Peningkatan Ekonomi

Perekonomian Korut telah terdampak dari sanksi internasional selama bertahun-tahun.

Rep: Puti Almas/ Red: Christiyaningsih
Dalam foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tengah, meninjau pasukan kehormatan, di Pyongyang, Korea Utara, pada 24 Juli 2021.
Foto: Korea News Service via AP
Dalam foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tengah, meninjau pasukan kehormatan, di Pyongyang, Korea Utara, pada 24 Juli 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG — Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mendesak para pejabat di negara itu untuk tetap fokus dalam peningkatan kehidupan masyarakat yang menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Pernyataan Kim Jong-un datang pada Senin (11/10) bersamaan dengan ulang tahun Partai Buruh Korea. Tidak ada perayaan meriah seperti parade militer seperti biasanya.

Baca Juga

Perekonomian Korut telah terdampak dari sanksi internasional selama bertahun-tahun atas program nuklir dan senjata negara. Terlebih pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) yang terjadi sejak tahun lalu membuat krisis kelaparan semakin rentan terjadi.

Korut menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan dan mengembangkan ekonomi negara. Kim Jong-un mengatakan bahwa ini termasuk dalam mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam pertemuan pemerintah dan partai.

“Satu-satunya cara untuk secara dinamis mendorong pekerjaan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun situasinya suram adalah agar seluruh partai bersatu," ujar Kim Jong-un dalam sebuah pernyataan, dilansir The Strait Times, Senin (11/10).

Kim Jong-un mengatakan para pejabat seharusnya tidak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa. Termasuk dalam hal selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menyebabkan masalah bagi rakyat.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh Pemerintah Korut bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara itu. AS menyebut bahwa rezim yang dipimpin Kim Jong-un mengeksploitasi warga dan melanggar hak asasi untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun senjata pemusnah massal dan program rudal balistiknya yang melanggar hukum.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement