REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan situasi di negaranya semakin tak tertahankan akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel. Dia kembali mendesak masyarakat internasional untuk bergerak cepat mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.

“Israel harus menghentikan semua tindakannya terhadap rakyat kami di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza,” kata Abbas pada Ahad (17/10) dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

Abbas menegaskan jika Israel menolak solusi dua negara, Palestina bakal diharuskan memilih pilihan politik lainnya. Sebelumnya Abbas pernah mengungkapkan salah satu pilihannya adalah menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 1947.

Pilihan lainnya adalah mendirikan negara demokratis di tanah Palestina bersejarah, di mana hak-hak politik dan sipil warga Palestina diperoleh. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah mengatakan dia menolak tegas pembentukan negara Palestina. “Saya menentang negara Palestina. Saya pikir itu akan menjadi kesalahan mengerikan,” kata Bennett kepada lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada 14 September.

Bennett pun menegaskan kembali penolakannya bertemu Mahmoud Abbas. Ia mengaku masih belum bisa menerima langkah Palestina menggugat pasukan negaranya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“Saya tidak melihat alasan logis dalam bertemu seseorang yang menggugat IDF (Israeli Defence Forces) di Den Haag dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang, dan pada saat yang sama membayar gaji kepada teroris. Saya tidak melihat logika dalam bertemu dengannya (Abbas),” ujar Bennett.

Kata “teroris” dalam pernyataan Bennett merujuk pada kelompok Hamas yang mengontrol Jalur Gaza. Bennett mengatakan motto kelompok Hamas adalah memerangi negaranya sampai akhir. Dia berkomitmen menghadapi setiap ancaman dari kelompok tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika