REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Pertemuan ketiga pembicaraan format Moskow tentang Afghanistan ditutup pada Rabu dengan mengadopsi pernyataan bersama tentang Afghanistan dan tuntutan negara-negara anggota kepada Taliban.
Dalam pernyataannya, anggota format Moskow - Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Iran, Pakistan, Cina, Turkmenistan, India, Kirgistan, dan Uzbekistan - bersumpah untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Afghanistan.
Mereka juga menekankan Taliban sebagai otoritas Afghanistan baru meskipun tidak ada pengakuan resmi dan akan berhubungan dengan mereka secara terhormat.
Untuk mendapatkan pengakuan resmi, Taliban harus meningkatkan sistem manajemen negara dan membentuk pemerintahan yang benar-benar inklusif yang secara memadai mencerminkan kepentingan semua kekuatan etnopolitik utama di Afghanistan. "Ini akan menjadi prasyarat mendasar untuk penyelesaian proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan," kata pernyataan itu.
Isu lain yang dianggap penting oleh negara-negara anggota adalah Taliban harus menjalankan kebijakan internal dan luar negeri yang moderat dan bijaksana.
Bersahabat dengan negara-negara tetangga Afghanistan dan mencapai tujuan bersama untuk perdamaian yang abadi, keamanan, keselamatan dan kemakmuran jangka panjang serta menghormati hak-hak masyarakat, kelompok etnis, perempuan dan anak-anak.
Format Moskow menyambut komitmen yang ditegaskan kembali oleh Taliban untuk mencegah penggunaan wilayah Afghanistan untuk menyerang negara lain.
Taliban juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan dalam memerangi kelompok teroris yang berada di Afghanistan, menekankan bahwa kegiatan mereka tetap menjadi perhatian negara-negara anggota.
Alasan keprihatinan lain yang ditunjukkan dalam pernyataan bersama adalah situasi kemanusiaan yang memburuk di Afghanistan. Untuk mengatasi masalah ini, kedua pihak mengusulkan untuk mengadakan “konferensi donor internasional berbasis luas” di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesegera mungkin.
“Tentu dengan pemahaman bahwa beban inti dari rekonstruksi ekonomi dan keuangan pasca-konflik dan pembangunan Afghanistan harus dipikul oleh aktor berbasis pasukan yang berada di negara itu selama 20 tahun terakhir,” kata pernyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika