REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS— Uni Eropa pada Senin (25/10) mengecam penangkapan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok beserta anggota kabinet lainnya dan mendesak agar mereka segera dibebaskan setelah panglima militer membubarkan pemerintahan transisi.
"Kami mendesak pasukan keamanan untuk segera melepaskan orang-orang yang ditangkap secara tidak sah," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui pernyataan.
Hamdok ditangkap dan dibawa ke tempat rahasia usai menolak mengeluarkan pernyataan yang mendukung pengambilalihan kekuasaan, menurut Kementerian Informasi, yang tampaknya masih di bawah kendali pendukung Hamdok.
Sudan berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang mendalam, yang ditandai dengan rekor tinggi inflasi dan kelangkaan bahan pokok, kendati mulai menunjukkan tanda-tanda mereda di tengah aliran bantuan internasional.
Negara-negara Barat telah memperingatkan bahwa setiap pengambilalihan kekuasaan oleh militer akan membahayakan bantuan.Borrell mengatakan hak unjuk rasa damai harus dihormati dan kekerasan serta pertumpahan darah harus dihindari dengan cara apa pun.
"Aksi militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi dan tuntutan sah rakyat Sudan atas perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi," katanya.
Secara terpisah, permintaan serupa disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin. Dia mengecam upaya kudeta di Sudan dan meminta agar perdana menteri Sudan dan anggota sipil pemerintah segera dibebaskan.
Tentara menangkap sebagian besar anggota kabinet Sudan pada Senin dan pejabat militer membubarkan pemerintah transisi.
Sementara para penentang turun ke jalan-jalan tempat tembakan dan korban luka dilaporkanPerdana Menteri Abdalla Hamdok ditahan dan dibawa ke tempat rahasia usai menolak mengeluarkan pernyataan yang mendukung kudeta, kata Kementerian Informasi, yang tampaknya masih di bawah kendali pendukung Hamdok.
Kementerian Informasi Sudan menyebutkan bahwa pasukan militer menangkap anggota sipil Dewan Kedaulatan dan anggota pemerintah. Dalam pernyataan yang dikirimkan ke Reuters, pihaknya meminta warga Sudan "menghadang gerakan militer untuk menghalangi transisi demokrasi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika