REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan darurat pascakudeta yang menggulingkan pemerintah transisi Sudan, kata perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin.

Volker Perthes, perwakilan Guterres yang juga menjabat sebagai kepala PBB untuk transisi demokrasi Sudan, mengatakan dia akan memberikan pengarahan kepada dewan itu selama rapat pada Selasa setelah militer merebut kekuasaan dan memenjarakan para politisi dan pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Perthes menekankan pentingnya peran dewan dalam mempertahankan kebulatan suara di Sudan yang terlihat selama dua tahun terakhir "berbeda dengan perpecahan yang telah kita lihat di negara lain di kawasan itu."

"Jika persatuan itu dipertahankan, saya pikir itu memang membantu, karena para aktor di sini menganggap opini internasional di sini cukup serius, khususnya pernyataan dari Dewan Keamanan," kata dia kepada wartawan di New York.

Sedikitnya tiga pengunjuk rasa tewas dan 80 lainnya terluka pada Senin oleh tembakan tentara di depan markas besar militer Sudan di ibu kota Khartoum, kata komite dokter. Protes terjadi sebagai tanggapan atas penangkapan militer terhadap Hamdok dan anggota pemerintah sipil di Khartoum pada Senin pagi.

Menurut Komite Pusat Dokter Sudan, pasukan keamanan menembakkan peluru tajam ke arah para demonstran. Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, kepala dewan militer yang berkuasa di Sudan, mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan, yang dibentuk untuk menjalankan negara setelah penggulingan Presiden lama Omar al-Bashir pada 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika