REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bergabung dengan KTT para pemimpin Asia Tenggara dalam menegur junta Myanmar pada Selasa (26/10). Gedung Putih menyatakan Biden menyuarakan keprihatinan besar atas kekerasan di Myanmar dan meminta militer untuk membebaskan orang-orang yang telah ditahan secara tidak adil.
Biden mengatakan negara-negara kelompok ASEAN dapat mengharapkannya untuk secara pribadi muncul di kawasan itu di masa depan. "Kemitraan kami sangat penting untuk menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang telah menjadi fondasi keamanan dan kemakmuran bersama kami selama beberapa dekade,” katanya.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bertemu dengan perwakilan NUG pada Senin (25/10). Dia mengatakan pada pengarahan Gedung Putih hari berikutnya bahwa telah memuji keberanian dan komitmen ASEAN.
Sullivan pun membahas bantuan kemanusiaan dan diplomasi dengan negara-negara kunci di kawasan itu dan mereka yang memiliki pengaruh pada junta militer. "Bagaimana Amerika Serikat dapat mengirim pesan yang kuat ke negara-negara itu," ujarnya.
Dalam peristiwa belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemimpin negara anggota, ASEAN telah memutuskan untuk mengesampingkan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing. "Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka ASEAN. Myanmar mengabaikan haknya," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang akan menjadi ketua kelompok itu tahun depan.
"Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN minus satu. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar," katanya.
Padahal ASEAN telah menyiapkan satu slot untuk Myanmar dalam level nonpolitik. Hanya saja negara itu memilih untuk tidak bergabung dalam penyelenggaraan KTT ASEAN.
Myanmar mengatakan ketidakhadirannya karena penolakan kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan tingkat menterinya. Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan tidak bermaksud untuk menunjukkan protesnya terhadap ASEAN atau untuk memboikot ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika