REPUBLIKA.CO.ID, DUSHANBE – Suka tidak suka kini Talibanlah yang memimpin Afghanistan dan mau tidak mau semua negara yang memiliki hubungan dengan Afhanistan harus berbicara dengan pemimpin baru negara itu.
Namun tidak seperti tetangganya di Asia Tengah, ditambah Rusia dan China, Tajikistan tidak terburu-buru menjalin hubungan dengan pemerintah baru di Kabul.
Melansir dari The Moscow Times, Rabu (27/10), Tajikistan terang-terangan mengambil peran musuh utama Taliban.
Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon berulang kali mengatakan pada pertemuan dan forum internasional, Tajikistan tidak akan mengakui pemerintah Taliban.
Alasannya karena pemerintahan Taliban yang dibentuk di Afghanistan melalui penindasan dan penganiayaan, tanpa mempertimbangkan posisi seluruh rakyat Afghanistan, terutama semua etnis minoritasnya.
Alasan lainnya karena ada banyak orang-orang Tajikistan di Afghanistan. Menurut Rahmon, etnis Tajik terdiri lebih dari 46 persen dari total penduduk Afghanistan.
Tajikistan satu-satunya negara di kawasan yang berjanji menerima hingga 100 ribu pengungsi Afghanistan. Rahmon juga secara anumerta menganugerahkan Order of Ismoili Somoni yang bergengsi kepada para pemimpin etnis Tajik anti-Taliban: komandan mujahidin legendaris Ahmad Shah Massoud dan mantan presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani.
Ada desas-desus, Tajikistan juga membantu pasukan anti-Taliban yang tersisa seperti Front Perlawanan Nasional Afghanistan di Provinsi Panjshir, di mana lebih dari 98 persen penduduknya adalah etnis Tajik. Ini satu-satunya wilayah yang belum diambil alih sepenuhnya oleh Taliban.
Menurut beberapa laporan, pemimpin perlawanan Ahmad Massoud junior dan mantan wakil presiden Afghanistan dan penjabat presiden yang memproklamirkan diri Amrullah Saleh saat ini berada di Tajikistan.
Dushanbe menyangkal laporan dukungannya untuk Front Perlawanan Nasional dan mengatakan, Ahmad Massoud junior hanya datang ke Tajikistan untuk berpartisipasi dalam negosiasi dengan Taliban yang pada akhirnya tidak pernah terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika