REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Parlemen Turki pada Selasa meratifikasi mosi yang memperpanjang pemberian wewenang untuk peluncuran operasi anti-teror lintas batas di Irak dan Suriah selama dua tahun lagi.
Mosi itu juga menyetujui kelanjutan partisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon. Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), Partai Gerakan Nasionalis (MHP), dan Partai oposisi Baik (IYI) mendukung mosi untuk Irak dan Suriah.
Sementara oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Rakyat Demokratik (HDP) memberikan suara menentang mosi tersebut.
Mosi yang diajukan ke parlemen oleh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan, memungkinkan militer Turki untuk melakukan operasi lintas batas di utara Irak dan Suriah selama dua tahun lagi, dari 30 Oktober 2021 hingga 30 Oktober 2023.
Pemerintah Turki menyatakan bahwa risiko dan ancaman yang ditimbulkan oleh konflik yang sedang berlangsung di dekat perbatasan darat selatan Turki "terus meningkat".
Menekankan Turki sangat ingin melindungi integritas teritorial Irak, persatuan nasional, dan stabilitas, mosi tersebut mengatakan kehadiran (kelompok teroris) PKK dan Daesh (ISIS) di Irak menimbulkan ancaman langsung bagi perdamaian, stabilitas regional, dan keamanan Turki.
Mosi tersebut juga mengecam serangan teroris PKK/YPG di Suriah, dan menambahkan Turki telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional yang sah untuk menjaga "perdamaian dan stabilitas yang dibangun di wilayah operasi Turki".
Misi Penjaga Perdamaian Lebanon
Anggota parlemen Turki juga meratifikasi mosi terpisah untuk memperpanjang satu tahun lagi pengerahan pasukan di Lebanon sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Partai AK, CHP, MHP, dan Partai IYI mendukung mosi tersebut, meninggalkan HDP sebagai satu-satunya partai yang menentangnya.
Di bawah mosi tersebut, masa jabatan tentara Turki di Pasukan Sementara PBB di Lebanon, juga dikenal sebagai UNIFIL, diperpanjang hingga 30 Oktober 2022. Mosi tersebut telah diperpanjang 14 kali sejak pertama kali disetujui oleh parlemen pada tahun 2006.
UNIFIL didirikan pada 1978, ketika Israel menarik diri dari Lebanon. Pasukan penjaga perdamaian dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan membantu pemerintah Lebanon membangun kembali otoritasnya. Lebih dari 10.000 tentara dari 46 negara adalah bagian dari misi UNIFIL.
Ikuti Whatsapp Channel Republika