REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Iran pada Rabu mengatakan bahwa pihaknya akan segera kembali ke negosiasi nuklir Wina, berdasarkan format yang sama yang diikuti oleh pemerintah Iran sebelumnya.
Berbicara kepada wartawan di Teheran di sela-sela KTT tentang Afghanistan, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan negosiasi tidak akan dilanjutkan dari titik di mana mereka tinggalkan pada Juli, melainkan dia menunjukkan road map yang sangat berbeda dalam pembicaraan selanjutnya.
Menlu Iran mengatakan keputusan untuk kembali ke pembicaraan Wina akan diambil setelah menilai diskusi antara Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri dan Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Enrique Mora di Brussels.
Dia kembali mendesak pemerintah AS untuk mencabut sanksi untuk setiap terobosan dalam pembicaraan. Sebelumnya Bagheri pada Rabu mengatakan bahwa Iran akan kembali ke pembicaraan nuklir Wina sebelum akhir November.
Bagheri, yang diperkirakan menjadi negosiator utama baru untuk Iran, menggantikan mantan wakil menteri luar negeri Abbas Aragchi, mengadakan pembicaraan dengan Mora di Teheran awal bulan ini.
Kementerian luar negeri Iran menyebut pembicaraan itu "baik dan konstruktif" dan menekankan bahwa pertemuan di Brussel antara kedua pejabat itu bisa menjadi "langkah maju" dalam melanjutkan pembicaraan yang terhenti di Wina.
Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 telah terhenti sejak pemerintah baru mengambil alih Teheran pada Juli. Washington, di sisi lain, telah menyatakan bahwa Iran harus kembali ke meja perundingan dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015.
Mantan presiden Donald Trump pada Mei 2018 secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia pada Juli 2015, diikuti dengan penerapan kembali sanksi.
Sejak 2019, Iran telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi komitmennya berdasarkan kesepakatan itu, termasuk meningkatkan kegiatan pengayaan nuklir, yang memicu kekhawatiran di komunitas internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika