REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Menjelang KTT iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Kamis mengatakan sudah waktunya untuk mengesampingkan pidato kosong dan janji-janji yang tidak terpenuhi agar bertindak mencegah bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.
"Sudah waktunya untuk meletakkan pidato kosong, janji yang diingkari, dan janji yang tidak terpenuhi di belakang kita. Kita perlu aturan untuk disahkan, program untuk dilaksanakan, dan investasi untuk didanai dengan cepat dan tepat, tanpa penundaan lebih lanjut," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.
"Hanya tindakan prioritas yang mendesak yang dapat mengurangi atau mencegah bencana yang akan berdampak besar - dan dalam beberapa kasus mematikan - pada kita semua, terutama anak dan cucu kita," imbuh dia.
Bachelet mengatakan negara-negara yang menghadiri pertemuan Glasgow, yang dimulai pada Minggu, perlu memenuhi komitmen keuangan iklim mereka yang ada dan meningkatkannya - "tidak mengabaikannya untuk tahun-tahun berikutnya".
Semua negara juga harus menyetujui perlindungan lingkungan dan sosial dan memastikan bahwa mereka yang dirugikan oleh aturan Perjanjian Iklim Paris memiliki akses ke pemulihan yang efektif.
“Ini adalah kewajiban hak asasi manusia dan masalah kelangsungan hidup. Tanpa planet yang sehat untuk ditinggali, tidak akan ada hak asasi manusia – dan jika kita melanjutkan jalan kita saat ini – mungkin tidak akan ada manusia,” kata Bachelet.
Secara terpisah, Aliansi Pemimpin Iklim CEO Forum Ekonomi Dunia meminta pemerintah dan para pemimpin dunia dalam sebuah surat terbuka untuk menggunakan COP26 sebagai kesempatan terbaik mereka untuk mengurangi separuh emisi pada 2030, dan mencapai target emisi nol bersih pada 2050.
"Surat ini mengirimkan sinyal yang jelas beberapa hari sebelum para pemimpin dunia bertemu di Glasgow untuk menyepakati langkah-langkah yang dapat menjaga iklim kita," kata Antonia Gawel, kepala platform tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika