REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan keprihatinan serius atas kudeta yang terjadi di Sudan. Pernyataan itu menjadi sikap pertama DK PBB sejak militer membubarkan pemerintah transisi Sudan.

Dalam sebuah pernyataan pers yang disetujui oleh 15 anggota dewan pada Kamis (28/10), DK PBB menyatakan solidaritas dengan rakyat Sudan. "Menyerukan semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya, menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menekankan pentingnya dukungan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," ujar pernyataan DK PBB dikutip dari Aljazirah.

DK PBB juga menuntut pembebasan segera semua yang ditahan dan menegaskan kesiapannya untuk mendukung upaya mewujudkan transisi demokrasi Sudan. "Untuk masa depan yang inklusif, damai, stabil, demokratis, dan sejahtera," ujar pernyataan tersebut.

Naskah yang dirancang Inggris ini adalah produk dari pembicaraan yang melelahkan selama berhari-hari di antara anggota DK PBB yang telah dimulai dengan sesi mendesak pada Selasa (26/10).

Menurut para diplomat, rancangan itu melalui beberapa revisi terutama untuk mengatasi keberatan dari Rusia, yang tidak ingin mengutuk pengambilalihan militer seperti diusulkan semula. Atas desakan China, teks tersebut secara eksplisit mencatat bahwa Perdana Menteri Sudan yang digulingkan Abdullah Hamdok telah kembali ke rumah  setelah ditangkap. PBB telah menyatakan meski bebas, ia tetap tidak bebas bergerak.

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menunjuk pada perpecahan geopolitik yang kuat di dalam DK yang menyebabkan kesulitan dalam mengambil tindakan tegas. "Seruan saya adalah untuk terutama kekuatan besar agar bersatu demi persatuan Dewan Keamanan guna memastikan bahwa ada pencegahan yang efektif sehubungan dengan epidemi kudeta ini. Kami telah melihat bahwa pencegahan yang efektif hari ini tidak ada," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika