REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi memerintahkan duta besar Lebanon untuk segera meninggalkan kerajaan itu dalam 48 jam. Arab Saudi juga melarang semua impor Lebanon dalam merespons pernyataan keras menteri Lebanon mengenai intervensi militer Arab Saudi di Yaman.
Keretakan diplomatik ini mendorong kabinet Lebanon ke krisis yang lebih parah sebab mereka tengah menggalang dukungan Arab untuk membantu perekonomian Lebanon yang sedang sakit. Kantor berita SPA melaporkan Arab Saudi juga memanggil pulang duta besarnya dari Lebanon.
Seperti dikutip dari the Jerusalem Post, Ahad (30/10) keputusan Riyadh ini diambil setelah wawancara Menteri Informasi Lebanon George Kordahi yang ditayangkan program daring yang berafiliasi dengan jaringan Aljazirah. Pada 5 Agustus lalu Kordahi membuat pernyataan keras mengenai perang di Yaman.
Ia mengatakan Yaman subjek dari agresi dan Houthi yang didukung Iran membela diri mereka. Perselisihan ini menjadi tantangan terbaru pemerintahan Perdana Menteri Najib Mikati yang tengah mengalami kelumpuhan politik seputar penyelidikan ledakan pelabuhan Beirut.
Keretakan diplomatik juga menyebar ke negara-negara Arab Teluk lainnya. Bahrain juga memanggil Duta Besar Lebanon setelah Arab Saudi mengumumkan keputusannya. Pada Jumat (29/10) sore kemarin Mikati menelepon Kordahi.
Ia meminta menterinya itu untuk mengedepankan kepentingan nasional lebih dulu. "Ambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki hubungan Lebanon dengan Arab Saudi," kata pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Lebanon.
Sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan eskalasi dengan Arab Saudi menambah tekanan Kordahi untuk mengundurkan diri demi menghindari konsekuensi yang lebih parah. Sebelumnya Mikati telah menegaskan pemerintahnya berkomitmen memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi.
Ia juga meminta mitra-mitra Arab untuk meninggalkan krisis di belakang. Tapi ia berhenti untuk mengambil tindakan nyata mengakhiri krisis terbaru ini.
"Kami juga meminta saudara-saudara pemimpin Arab untuk bekerja sama dan emmbantu untuk mengatasi krisis ini untuk menjaga kohesi Arab," kata Mikati dalam pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika