REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya pada sesi KTT G20 yang membahas isu ekonomi dan kesehatan global di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10). Dalam pidatonya, Presiden mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global.
"Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Indonesia mengajak untuk memperkuat arsitektur kesehatan global," ujar Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menjelaskan terdapat tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, perlunya penyusunan mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Hal tersebut mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan. "IMF sudah memberikan contoh, tentang penggalangan sumber daya keuangan global untuk membantu negara yang mengalami krisis keuangan," tambah dia.
Dukungan keuangan internasional untuk isu kesehatan dan perubahan iklim ini dinilai sangat penting. Kedua, Presiden juga menyerukan semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT tersebut untuk menyusun standar protokol kesehatan global terkait dengan aktivitas lintas negara, termasuk di antaranya protokol kesehatan perjalanan antarnegara.
Ketiga, G20 harus menjadi bagian penting dari solusi untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan esensial. Presiden menyebut, G20 harus mendukung diversifikasi produksi dan alih teknologi ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan bahan baku vaksin, dukungan terhadap TRIPS Waiver, dan terus meningkatkan berbagi dosis dan mendukung COVAX Facility.
"Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global ini harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan," tegasnya.
Selain ketahanan kesehatan dunia, Jokowi juga mendorong para pemimpin G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, G20 perlu menjadi katalis bagi koordinasi menuju normalisasi kebijakan ekonomi, setelah dalam dua tahun ini dunia menjalankan kebijakan extra-ordinary di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
G20 juga harus menjadi katalis bagi dukungan likuiditas dan restrukturisasi utang bagi negara miskin, serta bagi reaktivasi konektivitas global, khususnya sektor yang mengandalkan pergerakan manusia dan barang, seperti pariwisata dan manufaktur.
"Kerja sama inovasi, teknologi digital dan teknologi hijau, serta peningkatan investasi bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan dukungan kemitraan global bagi pembangunan negara berkembang," ujarnya.
Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Co-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika