Laporan peningkatan anggaran pertahanan mengikuti pernyataan terbaru oleh Angkatan Udara AS bahwa penghancur bunker atau bom bunker terbarunya, yaitu GBU-72 Advanced 5K Penetrator, telah lulus uji coba. Menurut laporan media Israel, bom seberat 2.260 kg itu kemungkinan digunakan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.
Uji coba GBU-72 kemungkinan didasarkan pada pengalaman Israel menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah kelompok militan Palestina Hamas di Gaza, selama konflik pada Mei lalu.
Times of Israel yang mengutip laporan Channel 12 menyebut GBU-72 biasanya dibawa oleh jet tempur atau pembom berat. Israel tidak memiliki pembom yang mampu mengangkut penghancur bunker besar yang saat ini ada di gudang senjata AS.
Sebaliknya, sebuah bom penghancur bunker yang lebih kecil yaitu GBU-28,dilaporkan diam-diam dijual ke Israel pada 2009. Bom tersebut tidak dapat digunakan untuk menghancurkan pembangkit nuklir Fordow Iran yang terletak jauh di bawah gunung.
Di hadapan Majelis Umum PBB pada akhir September lalu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan program nuklir Iran telah mencapai titik penting. Menurutnya, Israel tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.
“Kata-kata tidak menghentikan sentrifugal yang berputar. Kami tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir,” ujar Bennett.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan negaranya memiliki hak untuk mengambil tindakan melawan Iran. Menurut dia, penggunaan kekuatan mungkin diperlukan buat menghentikan Iran mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Lapid mengungkapkan, dunia beradab harus menjelaskan bahwa Iran tidak diizinkan memiliki senjata nuklir.
“Menteri Luar Negeri (Amerika Serikat Antony) Blinken dan saya adalah putra dari korban selamat Holocaust. Kita tahu ada saat-saat ketika negara harus menggunakan kekuatan untuk melindungi dunia dari kejahatan,” ujar Lapid, dilansir Aljazirah.
Lapid menilai jika dunia tak serius menghentikan Iran maka negara tersebut akan bergegas mengembangkan bom nuklir. "Israel berhak untuk bertindak pada saat tertentu dengan cara apa pun. Itu bukan hanya hak kami, itu juga tanggung jawab kami,” ujar Lapid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
