Jumlah partisipan yang terdaftar untuk menghadiri COP26 berlipat ganda dibanding konferensi iklim PBB terakhir tahun 2019, menjadi hampir 40.000 orang, menurut dokumen yang diterbitkan oleh penyelenggara, Selasa (02/11).
Namun, delegasi dan pengamat dari negara-negara miskin mengatakan rekan-rekan mereka telah berjuang untuk menghadiri KTT. Pembatasan perjalanan akibat COVID-19, perubahan dalam aturan karantina, dan tingginya biaya penerbangan dan hotel menjadi tantangan banyak delegasi untuk menghadiri konferensi secara virtual.
KTT COP26 yang dipuji sebagai "kesempatan terakhir terbaik" untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius adalah kesempatan bagi para pemimpin dunia menyetujui kesepakatan yang akan mencegah perubahan iklim semakin ekstrem.
Suara kolektif dari mereka yang benar-benar membutuhkan aksi iklim yang mendesak adalah yang terpenting, kata Tasneem Essop, Direktur Internasional Climate Action Network, sebuah jaringan global dari 1.500 kelompok masyarakat sipil. "Sayangnya, itu sudah berkurang," kata Essop.
'Pandangan yang tidak dipertimbangkan'
Pemerintah Inggris, yang menjadi tuan rumah acara tersebut, mengklaim pada bulan Mei lalu bahwa COP26 harus menjadi "COP paling inklusif yang pernah ada" dan menawarkan vaksin kepada semua delegasi, pengamat, dan media.
Namun, para peserta justru mengatakan bahwa vaksin dan visa sulit didapat. Yang paling membuat frustrasi, kata mereka, adalah bahwa sebagian besar negara miskin dan berpenghasilan menengah hanya dikeluarkan dari daftar merah virus corona di Inggris, di mana pelancong yang masuk perlu dikarantina selama 10 hari, dua minggu sebelum konferensi. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa delegasi tidak punya pilihan selain tinggal di rumah, sementara yang lain yang memesan perjalanan pada menit-menit terakhir hanya dapat menemukan akomodasi di kota tetangga Edinburgh.
"Jika Anda tidak terwakili, pandangan Anda tidak dipertimbangkan," kata Colin Young, Direktur Caricom, kelompok dari 15 negara Karibia, beberapa di antaranya awalnya masuk dalam daftar merah.
Inti dari permasalahan ini adalah pertanyaan tentang keadilan.
Negara-negara dari Global South, yang memiliki andil paling sedikit dalam menyebabkan perubahan iklim, tetapi menanggung beban kerusakannya, berjuang mengusung dua kesepakatan utama di KTT.
Pertama adalah untuk memenuhi janji yang dilanggar oleh negara-negara kaya pada pertemuan puncak iklim tahun 2009 untuk memberi orang miskin $100 miliar (Rp1,4 triliun) per tahun pada tahun 2020 demi pemulihan ekonomi mereka dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
Kedua adalah mengakui peran mereka yang menanggung kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa cuaca yang semakin ekstrem, seperti siklon tropis dan kebakaran hutan.
"Itu telah menjadi masalah yang sama sekali tidak ingin ditangani oleh negara-negara kaya," kata Essop dari Climate Action Network. Suara negara-negara miskin, tambahnya, akan menjadi "kritis" untuk memastikan negara-negara kaya membiayai kerugian dan kerusakan.
"Jika negara-negara maju serius, mereka perlu menunjukkan komitmen kepemimpinan itu,” kata Halima Bawa-Bwari, ilmuwan lingkungan di Departemen Perubahan Iklim Nigeria, menambahkan bahwa banyak delegasi Nigeria tidak menghadiri pertemuan karena mereka sedang dalam perjalanan di luar kota.
Delegasi yang lebih besar
UNFCCC, badan yang menyelenggarakan negosiasi iklim, menerbitkan daftar peserta terdaftar setelah DW meminta. Dibandingkan tahun sebelumnya, sekitar 150 negara bertambah jumlah delegasinya, 6 tetap sama, dan 33 lainnya mendaftarkan delegasi yang lebih kecil.
Namun, tidak jelas berapa banyak dari sekitar 22.000 delegasi yang terdaftar, 14.000 pengamat, dan 4.000 jurnalis yang hadir. UNFCCC tidak merinci peserta mana yang hanya hadir secara virtual.
"Jika diadakan secara virtual, Afrika tidak dapat berpartisipasi," kata Mamoudou Ouedraogo dari kelompok masyarakat sipil Asosiasi Pendidikan dan Lingkungan di Burkina Faso, menambahkan bahwa tidak seperti banyak rekannya, dia beruntung bisa sampai ke Glasgow.
Peserta yang hadir hampir harus berjuang dengan koneksi internet yang buruk. "Anda bisa pergi dua, tiga hari tanpa internet," kata Ouedraogo.
Bianca Coutinho, seorang penasihat advokasi di ICLEI, kelompok yang mewakili wali kota di seluruh dunia, mengatakan bahwa mereka telah dipaksa meminta wali kota dari kota-kota di Global South untuk berbicara atas nama orang lain yang tidak dapat hadir. Mereka juga mengadakan sesi bersama dengan beberapa peserta yang hadir secara virtual dan yang lainnya secara langsung. "Untungnya, acara hybrid berhasil," katanya.
Peran masyarakat sipil
Di tempat lain di dalam ruang konferensi, peserta merasa sulit untuk mengambil bagian dalam sesi terbuka. Untuk membantu menjaga jarak sosial, banyak sesi dibatalkan. Namun, koalisi kelompok lingkungan hanya diberikan beberapa tiket untuk meliput puluhan acara, kata juru kampanye.
"Tidak ada cukup ruang di tempat tersebut untuk menampung semua orang yang terakreditasi," kata Nathan Thanki dari Kampanye Global untuk Menuntut Keadilan Iklim.
Hasil keseluruhan, para peserta mengeluh. Pertemuan puncak iklim di mana negara-negara dan masyarakat yang paling terpukul oleh perubahan iklim tidak dapat membuat suara mereka didengar.
"Masyarakat sipil, gerakan sosial, dan pemerintah merasa sangat sulit untuk melewati semua rintangan yang diperlukan untuk sampai ke Inggris," kata Thanki. "Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, COP ini salah satu yang paling dipenuhi negara kaya." (ha/pkp)
Dengan pelaporan tambahan dari Irene Banos Ruiz dan Heather Moore, dan analisis data dari Gianna Grün.
Ikuti Whatsapp Channel Republika