REPUBLIKA.CO.ID,  YANGON -- Lebih dari 500 kelompok hak-hak sipil menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan meningkatnya kekerasan di negara bagian Chin barat Myanmar. Wilayah ini belakangan menjadi garis depan perlawanan pemberontak terhadap kekuasaan militer.

Human Rights Watch (HRW) merilis pernyataan atas nama 521 organisasi internasional dan domestik yang menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi dan bertindak sebelum serangan meluas di wilayah perbatasan yang diperangi.

"Dewan Keamanan harus mengadakan pertemuan mendesak mengenai serangan yang meningkat di Negara Bagian Chin dan krisis politik, hak asasi manusia dan kemanusiaan yang mendalam secara keseluruhan sebagai akibat dari pemimpin militer Myanmar yang haus kekuasaan dan keserakahan yang telah menyebabkan penderitaan besar," kata pernyataan itu seperti dikutip laman Aljazirah, Jumat (5/11).

Seperti diketahui, senjata berat dan pasukan Myanmar telah dipindahkan ke wilayah Chin. Langkah junta tersebut menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi. Tujuan junta jelas untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah kudeta militer pada Februari.

Kelompok-kelompok hak asasi juga meminta PBB untuk memberlakukan embargo senjata global untuk menghentikan aliran senjata dan barang-barang penggunaan ganda ke pemerintah militer Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika