REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Israel meningkatkan penentangan terhadap rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membuka kembali konsulat untuk Palestina di Yerusalem. Pemerintah Israel menyarankan misi semacam itu harus dilakukan di Tepi Barat yang diduduki, Sabtu (6/11).
"Posisi saya, dan itu disampaikan kepada Amerika ... adalah bahwa tidak ada tempat bagi konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," kata Perdana Menteri Naftali Bennett.
Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengusulkan pembukaan kembali konsulat de-facto pemerintah Palestina di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki. "Jika mereka (Amerika Serikat) ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," katanya.
Mantan Presiden Donald Trump menutup konsulat AS di Yerusalem dan menempatkan stafnya di Kedutaan Besar AS untuk Israel yang dipindahkan ke Yerusalem dari Tel Aviv pada 2018. Padahal Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan dan melihat inisiatif AS untuk memindahkan kedutaannya merusak aspirasi itu. Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina, pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat, meskipun belum memberikan tanggal.
Mendengar tawaran Israel untuk pembukaan konsulat AS di Tepi Barat, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak berkomentar. "Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," kata Nabil Abu Rudeineh.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bulan lalu Washington akan melangkah maju dengan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari memperdalam hubungan itu dengan Palestina. Namun salah satu staf seniornya mengatakan penolakan Israel terhadap rencana tersebut merupakan hambatan.
"Pemahaman saya (adalah) bahwa kami memerlukan persetujuan dari pemerintah tuan rumah untuk membuka fasilitas diplomatik apa pun," kata Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Brian McKeon dalam sidang Senat AS ketika ditanyai tentang kebuntuan konsulat.
Sumber: