Pihak berwenang Yunani merilis video kapal Turki yang muncul untuk mengawal perahu karet yang penuh migran ke perairan teritorial Yunani.
Athena sering menyalahkan Ankara karena gagal menindak penyelundup yang mengirim migran dengan perahu yang tidak aman dari pantainya. Tindakan itu melanggar kesepakatan Uni Eropa pada tahun 2016.
Berdasarkan kesepakatan itu, Turki akan mengurangi aliran migran melalui wilayahnya ke negara-negara Uni Eropa seperti Yunani. Sebagai imbalannya, Turki akan diberikan bantuan keuangan sejumlah miliaran euro.
Apa kata otoritas Yunani tentang video itu?
"Video itu tanpa diragukan lagi menunjukkan upaya kapal penjaga pantai Turki untuk melakukan manuver berbahaya untuk memandu sampan ke perairan Yunani," kata Penjaga Pantai Yunani.
Pernyataan itu menambahkan bahwa penjaga pantai mencegah para migran memasuki perairan Yunani. Kapal dan sampan Turki itu akhirnya kembali ke pantai Turki.
Menteri Urusan Maritim Yunani Giannis Plakiotakis menuduh Turki bertindak seperti "negara bajak laut di Laut Aegea, melanggar perjanjiannya dengan Uni Eropa."
Plakiotakis meminta UE untuk memberikan "tekanan yang lebih besar pada Turki untuk mematuhi kewajiban internasionalnya." Baik Yunani dan Turki saling menuduh gagal mematuhi kesepakatan tentang pengungsi tahun 2016 dengan UE.
Sementara, Turki mengatakan Yunani tak kooperatif dan telah memperlakukan pencari suaka secara tidak manusiawi.
PM Yunani berdebat dengan wartawan tentang migrasi
Ketika pemerintah Yunani mengecam Turki karena pendekatannya terhadap para migran, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mistotakis juga menghadapi kritik dari media dan organisasi hak asasi manusia atas tanggapannya terhadap krisis pengungsi.
Seorang jurnalis Belanda, Ingeborg Beugel, menuduh Mitsotakis pada Selasa (09/11) terlibat dalam "pelecehan narsis" sehubungan dengan para migran. Beugel menghadiri konferensi pers antara Mitsotakis dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Athena.
Beugel mengatakan pemimpin Yunani itu "berbohong" tentang penolakan migran di negara itu. Organisasi hak asasi manusia, termasuk badan pengungsi PBB UNHCR, sebelumnya telah menuduh bahwa Yunani mendorong kembali para migran dari perbatasan darat dan lautnya menuju Turki.
"Saya mengerti bahwa di Belanda Anda memiliki budaya mengajukan pertanyaan langsung kepada politisi, yang sangat saya hormati," jawab Mitsotakis. "Yang tidak akan saya terima adalah bahwa di kantor ini Anda menghina saya atau orang Yunani dengan tuduhan dan ekspresi yang tidak didukung oleh fakta material."
Beugel kemudian menyebut kondisi bagi para migran di Yunani "mengerikan”. Sementara, Mitsotakis mengatakan pemerintahnya akan "mendukung" kebijakan suakanya yang "keras tapi adil".
Yunani adalah salah satu titik masuk utama bagi para migran ke UE. Mitsotakis, yang partai kanan-tengahnya, Demokrasi Baru, berkuasa pada 2019, sebelumnya menyatakan frustrasi karena negara-negara Uni Eropa lainnya tidak berbagi beban untuk menampung para pencari suaka.
pkp/vlz (Reuters, AP, AFP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika