Kamis 11 Nov 2021 19:22 WIB

AS Jatuhkan Sanksi ke Pejabat Militer Kamboja

AS khawatir dengan kabar kehadiran pangkalan militer China di Kamboja.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joe Biden berbicara selama KTT Iklim PBB COP26, Senin, 1 November 2021, di Glasgow, Skotlandia.
Foto: AP/Evan Vucci
Presiden Joe Biden berbicara selama KTT Iklim PBB COP26, Senin, 1 November 2021, di Glasgow, Skotlandia.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/11) memberlakukan sanksi terhadap dua pejabat senior militer Kamboja karena korupsi. Langkah ini diambil ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan kekhawatiran terkait pengaruh China di Kamboja.

Sanksi tersebut menargetkan Direktur Jenderal Departemen Layanan Material dan Teknis Kementerian Pertahanan,  Chau Phirun, dan Komandan Angkatan Laut Kerajaan Kamboja, Tea Vinh. Departemen Keuangan menuduh Chau berkonspirasi dengan Tea dan pejabat Kamboja lainnya, untuk menggelembungkan biaya proyek konstruksi di Pangkalan Angkatan Laut Ream pada 2020 dan 2021. Kemudian mereka berencana menggunakan dana tersebut untuk keuntungan mereka sendiri.

Baca Juga

 “Amerika Serikat tidak akan tinggal diam sementara pejabat korup dan mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat Kamboja,” kata direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, Andrea Gacki.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada bulan Juni, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman menyatakan keprihatinan tentang pembangunan fasilitas baru China di Ream. Sherman meminta klarifikasi tentang pembongkaran dua bangunan yang didanai AS di Ream tanpa pemberitahuan atau penjelasan.

 "Mengamati bahwa pangkalan militer (China) di Kamboja akan merusak kedaulatannya, mengancam keamanan regional, dan berdampak negatif pada hubungan AS-Kamboja," ujar pernyataan Departemen Luar Negeri.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement