REPUBLIKA.CO.ID, GLASGOW -- Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, berakhir pada Sabtu (13/11). Untuk pertama kalinya, konferensi tersebut membidik bahan bakar fosil sebagai pemicu utama pemanasan global.
Hampir 200 negara menerima kesepakatan kompromi COP26 yang bertujuan membatasi pemanasan global tak melampaui 1,5 derajat celcius di atas tingkat pra-industri. Para ilmuwan telah memperingatkan, saat suhu bumi melebihi titik itu, akan ada dampak iklim yang tak terkendali dan tak dapat diubah.
Kesepakatan COP26 secara efektif mengakui bahwa komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi karbon belum memadai. Mereka, terutama negara penghasil karbon terbesar, diminta menetapkan target yang lebih ketat tahun depan.
Pembicaraan juga menghasilkan terobosan dalam menyelesaikan aturan untuk mencakup pasar yang dipimpin pemerintah guna penyeimbangan karbon. Perusahaan dan negara dengan tutupan hutan luas telah mendorong sebuah kesepakatan, dengan harapan turut melegitimasi pasar global voluntary offset yang tumbuh cepat.
Kesepakatan itu memungkinkan negara-negara memenuhi sebagian target iklim mereka dengan membeli offset credits yang mewakili pengurangan emisi oleh negara lain. Hal itu berpotensi membuka aliran dana triliunan dolar AS yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hutan, memperluas energi terbarukan, dan proyek-proyek lain guna memerangi perubahan iklim.
Berakhirnya Era Batu Bara
Dalam COP26, muncul klausul yang menyerukan "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun drama muncul di menit-menit akhir. India, didukung Cina dan negara-negara berkembang lainnya yang bergantung pada batu bara, menolak klausul tersebut.
Setelah utusan China, India, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa melakukan pertemuan, redaksional klausul itu diganti "menghentikan secara bertahap" penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Menteri Lingkungan Hidup India Bhupender Yadav mengatakan, revisi itu mencerminkan "keadaan nasional" negara-negara berkembang. "Kami menjadi suara negara-negara berkembang," ujarnya.
Dia mengisyaratkan adanya diskriminasi dalam klausul yang "bisu" terhadap minyak dan gas alam. "Kami melakukan upaya kami untuk membuat konsensus yang masuk akal bagi negara-negara berkembang dan masuk akal untuk keadaan iklim," ujar Yadav mengacu pada fakta bahwa negara-negara kaya, secara historis, telah memproduksi bagian terbesar dari gas rumah kaca.
Perubahan redaksional dalam klausul itu menuai kekecewaan dari banyak negara, termasuk negara-negara kaya di Eropa. "Saya minta maaf atas cara proses ini berlangsung. Saya sangat menyesal," kata Presiden COP26 Inggris, Alok Sharma, merespons kemarahan berbagai negara atas perubahan di menit-menit akhir.
Utusan Meksiko, Camila Isabel Zepeda Lizama, mengatakan, dia yakin banyak negara yang telah dikesampingkan dalam pertemuan utusan Cina, AS, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, proses itu tak transparan dan tak inklusif.
"Kami semua memiliki kekhawatiran yang tersisa, tapi diberi tahu bahwa kami tidak dapat membuka kembali teks itu, sementara yang lain masih dapat meminta untuk mengencerkan janji mereka," ujar Lizama.
Kendati menyesalkan, Lizama mengatakan negaranya akan membiarkan teks yang direvisi perihal pembangkit listrik tenaga batu bara tetap berlaku. Menteri Lingkungan Swiss Simonetta Sommaruga mengatakan, perubahan klausul akan mempersulit pembatasan pemanasan hingga 1,5 derajat celcius.
Utusan iklim AS, John Kerry, mengatakan, pemerintah-pemerintah tidak punya pilihan selain menerima perubahan redaksional dalam klausul terkait pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditolak India. Namun Kerry meyakinkan bahwa kesepakatan itu adalah kabar baik bagi dunia.
"Kita sebenarnya lebih dekat daripada sebelumnya untuk menghindari kekacauan iklim dan mengamankan udara bersih, air yang lebih aman, dan planet yang lebih sehat," ujar Kerry.
Ilmuwan iklim Australia, Bill Hare, mengkritik langkah yang diambil India untuk mengubah klausul "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. "Perubahan oleh India di menit-menit akhir untuk mengurangi dan bukan menghapus (penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara) sangat mengejutkan," ucapnya.
Menurut dia, India telah lama menjadi penghambat aksi iklim. "Tapi saya belum pernah melihatnya dilakukan secara terbuka," kata Hare.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan mengatakan, perubahan redaksional dalam klausul tidak dapat mengubah sinyal yang keluar dari COP26. "Bahwa era batu bara telah berakhir. Jika Anda seorang eksekutif perusahaan batu bara, COP ini melihat hasil yang buruk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika