REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Ratusan pengunjuk rasa memenuhi jalan ibu kota Thailand, Bangkok dalam aksi protes menentang keputusan pengadilan tinggi terkait reformasi Kerajaan, Ahad (15/11) waktu setempat. Unjuk rasa sempat mengalami bentrok saat malam hari tiba.
Aksi protes kali ini dipicu karena pengadilan tinggi mengatakan reformasi kerajaan sama dengan menggulingkan monarki yang sangat kuat di negara tersebut. Namun, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa reformasi bukan penghapusan.
"Kata 'reformasi' tidak sama dengan penghapusan," kata pengunjuk rasa Peeya dengan Ploysuwan (25 tahun) seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (15/11).
"Anda (pihak berwenang) hanya ingin melakukan hal-hal yang Anda inginkan dan melihat orang-orang dengan pandangan yang berlawanan sebagai orang jahat. Jika masyarakat terus seperti ini, bagaimana bisakah kita maju?" tambahnya.
Pengunjuk rasa berkumpul di distrik pusat perbelanjaan Bangkok untuk menentang pelarangan aksi unjuk rasa oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Para pengunjuk rasa membawa papan-papan bertuliskan penentangan monarki absolut.
"Kami tidak menggulingkan negara ini. Reformasi adalah untuk membuatnya lebih baik," teriak pemimpin protes Thatchapong Kaedam. Para demonstran melambaikan plakat yang mengatakan "Reformasi tidak sama dengan penggulingan".
Polisi sempat bentrok dengan beberapa demonstran. Petugas polisi menembakkan peluru karet yang mengenai setidaknya satu pengunjuk rasa yang mengakibatkan luka pada dadanya. Pria yang terluka itu dilaporkan telah dilarikan ke ambulans untuk mendapatkan perawatan.
Pusat Darurat Erawan kota mengatakan setidaknya dua orang terluka, meskipun tidak ada rincian yang diberikan tentang kondisi mereka. Sebelumnya, polisi telah mengingatkan para pengunjuk rasa agar tidak melakukan aksi unjuk rasa.
"Kami ingin publik fokus pada bagaimana menggunakan hak dan kebebasan mereka tetapi tidak melanggar hukum yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara kepolisian Bangkok Jirasat Kaewsangake.
Menjelang malam, pengunjuk rasa berbaris ke kedutaan Jerman. Ini merupakan aksi demonstran memprotes tentang betapa seringnya kunjungan Raja Maha Vajiralongkorn di negara Eropa. Para pengunjuk rasa juga mengirimkan surat ke kedutaan yang menyatakan keprihatinan tentang kembalinya ke absolutisme.
Baca juga : Diktator Terakhir Eropa yang Buat Barat Frustrasi
Menurut media Jerman, Raja Thailand terbang ke negara itu pekan ini dalam kunjungan pertamanya pada 2021. Aksi protes yang dipimpin oleh pemuda telah dimulai sejak tahun lalu. Mereka menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (67 tahun), mantan pemimpin kudeta.
Aksi protes ini telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dasawarsa bagi monarki yang secara konstitusional diabadikan untuk diadakan dalam "ibadah yang dihormati". Demonstrasi telah melanggar tabu lama di Thailand.
Undang-undang lese majeste yang ketat menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang dihukum karena mencemarkan nama baik monarki. Menurut catatan yang dikumpulkan oleh kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, sejak protes dimulai, setidaknya 157 orang telah didakwa berdasarkan hukum,
Pada Rabu pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengatakan, bahwa tiga pemimpin protes terkemuka telah membuat pidato yang bertujuan untuk menggulingkan monarki konstitusional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika