REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Mahkamah Agung (MA) India pada Senin (15/11) memerintahkan otoritas untuk menutup perkantoran di New Delhi dan sekitarnya. Kebijakan tersebut dibuat akibat pencemaran udara di New Delhi sudah mencapai taraf membahayakan.
Penutupan itu memaksa jutaan pegawai untuk bekerja dari rumah (WFH). Perintah tersebut dikeluarkan setelah pemerintah kota New Delhi mengambil tindakan darurat pada Sabtu lalu, untuk menutup sekolah dan gedung perkantoran selama empat hari.
"Kami mengarahkan pusat dan negara-negara bagian di wilayah ibu kota nasional untuk menerapkan WFH sementara waktu," kata Ketua MA NV Ramana, dilansir dari reuters, Senin.
MA juga meminta langkah-langkah mendesak untuk mengendalikan kebakaran limbah pertanian di negara bagian Haryana, Punjab dan Uttar Pradesh, yang bertetangga dengan New Delhi. Kebakaran itu disulut oleh ratusan ribu petani yang membersihkan lahan untuk musim tanam baru.
"Kami ingin tindakan untuk mengatasi masalah ini," kata Hakim Agung Surya Kant.
Meski MA tidak menetapkan tenggat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan, sidang berikutnya akan membahas masalah polusi pada Rabu lalu. Upaya India untuk mengurangi pembakaran limbah pertanian, yakni sumber polusi udara selama musim dingin, hanya membuahkan hasil sedikit, kendati telah mengeluarkan miliaran rupee selama empat tahun terakhir. Indeks pencemaran udara di Delhi pada Senin, berada pada level 343 dari skala 500, sebuah kondisi sangat buruk yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan jika terpapar terus menerus.
Ibu kota India itu mengalami kondisi yang parah di pengujung pekan lalu ketika suhu anjlok dan indeks mencapai 499. MA juga memerintahkan langkah-langkah untuk menghentikan lalu lintas kendaraan yang tidak penting, memangkas polusi industri dan mengurangi debu.
Penyumbang kualitas udara buruk di Delhi, yang kerap diperingkat sebagai ibu kota paling tercemar di dunia, di antaranya adalah pabrik-pabrik bertenaga batu bara di pinggir kota dan pembakaran sampah di udara terbuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika