REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Austria memberlakukan penguncian wilayah (lockdown) bagi sekitar dua juta warganya yang tidak divaksinasi COVID-19 pada Senin (15/11). Dilansir dari reuters, Senin, pembatasan pergerakan dilakukan dengan pemeriksaan ketat oleh polisi untuk memastikan kepatuhan warga terhadap aturan tersebut
Menjadi salah satu negara yang merasakan dampak besarr dari gelombang keempat COVID-19 di Eropa, Austria mempertimbangkan untuk kembali memberlakukan lockdown. "Tujuan saya sangat jelas untuk mendorong mereka yang tidak divaksin agar divaksin, bukan untuk mengarantina yang tidak divaksin," kata Kanselir Alexander Schallenberg kepada radio ORF
Pemerintah Austria mengatakan, sekitar dua juta orang di negara berpenduduk sekitar sembilan juta jiwa itu sekarang hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka untuk sejumlah alasan terbatas, seperti bepergian untuk bekerja atau berbelanja kebutuhan pokok. Penguncian dilakukan untuk melawan lonjakan infeksi yang dipicu oleh tingkat vaksinasi penuh yang hanya sekitar 65 persen dari populasi. Angka vaksinasi di Austria menjadi salah satu yang terendah di Eropa barat
Banyak warga Austria skeptis terhadap vaksin. Pandangan ini didorong oleh Partai Kebebasan sayap kanan, yang merencanakan protes terhadap kebijakan penanganan virus corona oleh pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah mencatat peningkatan jumlah vaksinasi warga Austria untuk suntikan dosis pertama, sejak orang-orang yang tidak divaksin dilarang mengunjungi restoran, kafe, bioskop, dan tempat ski minggu lalu. Polisi sedang melakukan pemeriksaan ekstra dan Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer mengatakan bahwa mereka akan memeriksa status vaksinasi semua anggota masyarakat yang berinteraksi dengan mereka.
Namun, ada keraguan yang meluas termasuk di kalangan konservatif dan polisi tentang apakah lockdown dapat ditegakkan dengan benar. Pasalnya, mungkin sulit untuk memverifikasi apakah orang yang tidak divaksin sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang memang diperbolehkan, atau pergi berbelanja barang tidak penting, yang termasuk dilarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika