REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sejumlah senator Amerika Serikat (AS) pada Kamis (18/11) menentang penjualan senjata skala besar pertama oleh pemerintahan Presiden Joe Biden ke Kerajaan Arab Saudi. Para senator menentang penjualan senjata tersebut karena keterlibatan Riyadh dalam konflik di Yaman.
Para senator memblokir usulan penjualan senjata AS senilai 650 juta dolar AS ke Kerajaan Arab Saudi. Penentangan ini diusung oleh senator dari Partai Republik Rand Paul dan Mike Lee, serta Bernie Sanders yang berkaukus dengan Partai Demokrat. Dalam sebuah pernyataan, Paul mengatakan penjualan ini dapat mempercepat perlombaan senjata di Timur Tengah dan membahayakan keamanan teknologi militer AS.
“Ketika pemerintah Saudi terus mengobarkan perang yang menghancurkan di Yaman dan menindas rakyatnya sendiri, kita seharusnya tidak memberi mereka lebih banyak penjualan senjata,” kata Sanders dalam pernyataan bersama.
Sebagian besar anggota parlemen AS mengkritik Saudi karena keterlibatannya dalam perang di Yaman yang dianggap sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Mereka telah menolak untuk menyetujui sejumlah penjualan peralatan militer kepada Saudi tanpa jaminan peralatan AS tidak akan digunakan untuk membunuh warga sipil.
Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan peralatan militer yang mencakup 280 AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), 596 LAU-128 Missile Rail Launchers (MRL) bersama dengan kontainer dan peralatan pendukung, suku cadang, rekayasa, dan dukungan teknis pemerintah dan kontraktor AS. Rudal tersebut diproduksi oleh Raytheon Technologies.
Pemerintahan Biden mengadopsi kebijakan penjualan senjata pertahanan kepada sekutu di Teluk. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan penjualan itu sepenuhnya konsisten dengan janji pemerintah untuk memimpin dengan diplomasi guna mengakhiri konflik di Yaman. "Rudal udara-ke-udara memastikan Arab Saudi memiliki sarana untuk mempertahankan diri dari serangan udara Houthi yang didukung Iran,” ujar juru bicara itu.
Persetujuan Departemen Luar Negeri atas penjualan tidak selalu merupakan indikasi kontrak yang ditandatangani. Aktivis mengatakan Arab Saudi telah melakukan lobi agar tidak memperpanjang mandat penyelidik PBB yang telah mendokumentasikan kemungkinan kejahatan perang di Yaman oleh koalisi pimpinan Riyadh dan gerakan Houthi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika