Senin 22 Nov 2021 00:20 WIB

Korut Kecam Resolusi Hak Asasi Manusia PBB

Korut menganggap resolusi HAM PBB mengganggu kedaulatan negara.

Rep: Puti Almas/ Red: Dwi Murdaningsih
 Seorang pengunjung melihat sisi Korea Utara dari Pos Pengamatan Unifikasi di Paju, Korea Selatan, dekat perbatasan dengan Korea Utara, Minggu, 26 September 2021. Adik kuat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan Sabtu bahwa negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, dan bahkan mungkin membahas pertemuan puncak lain antara para pemimpin mereka, jika Selatan menghentikan apa yang dia sebut sebagai permusuhan dan standar ganda.
Foto: AP/Ahn Young-joon
Seorang pengunjung melihat sisi Korea Utara dari Pos Pengamatan Unifikasi di Paju, Korea Selatan, dekat perbatasan dengan Korea Utara, Minggu, 26 September 2021. Adik kuat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan Sabtu bahwa negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, dan bahkan mungkin membahas pertemuan puncak lain antara para pemimpin mereka, jika Selatan menghentikan apa yang dia sebut sebagai permusuhan dan standar ganda.

REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG — Korea Utara (Korut) mengecam resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam sebuah pernyataan, resolusi tersebut menegaskan adanya pelanggaran hak asasi di negara terisolasi itu. 

Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan bahwa negara dengan tegas menolak resolusi tersebut. Korut juga menyebut bahwa resolusi itu adalah produk kebijakan anti negara tersebut, sekaligus sebagai standar ganda. 

Baca Juga

Komite Ketiga Majelis Umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Korut selama 17 tahun berturut-turut. Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan bahwa Pyongyang mengecam keras resolusi tersebut, yang merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara.

Mencela resolusi tersebut sebagai rekayasa oleh pasukan musuh yang penuh dengan prasangka dan penolakan terhadap Korut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa negara tidak akan pernah mentolerir setiap upaya yang melanggar kedaulatannya. 

Pernyataan itu mengatakan bahwa negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu akan terus secara tegas menangani gerakan anti-Korut oleh pasukan musuh.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement