REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Seorang pejabat Palestina pada Kamis (25/11) mengatakan pihak berwenang Israel sedang bekerja untuk membangun lebih dari 17 ribu unit permukiman di berbagai wilayah di Yerusalem. Menteri Urusan Yerusalem Fadi al-Hadmi menggambarkan rencana permukiman Israel sebagai tsunami gila.
Al-Hadmi mengatakan percepatan dalam pembangunan permukiman Yahudi menghilangkan kemungkinan solusi dua negara. Dia menambahkan, tujuan pembangunan tersebut untuk mengisolasi lingkungan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
“Pemerintah Israel sedang berkembang menuju pelaksanaan serangkaian proyek permukiman besar di utara, selatan, dan timur kota, dengan tujuan mengisolasi sepenuhnya dari lingkungan Palestina di Tepi Barat," ujar Al-Hadmi dilansir Anadolu Agency, Jumat (26/11).
Al-Hadmi mengatakan proyek tersebut termasuk rencana untuk membangun 10 ribu unit rumah di tanah Bandara Internasional Yerusalem, di Qalandia, di bagian utara kota. Pihak berwenang Israel juga berencana untuk membangun 3.500 unit rumah di area E1 di Yerusalem timur, 1.250 unit di permukiman Givat Hamatos, 2.000 di permukiman French Hill, dan 470 di permukiman Pisgat Zeev.
“Sejak awal tahun ini, lebih dari 140 bangunan telah dihancurkan di Yerusalem,” kata al-Hadmi.
Al-Hadmi mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak dan bekerja menghentikan pembangunan permukiman ilegal, aneksasi, pembongkaran, pemindahan, dan penggusuran penduduk untuk menyelamatkan solusi dua negara sebelum terlambat. Sebelumnya Israel pada Rabu (24/11) memberikan persetujuan awal untuk membangun ribuan permukiman bagi pemukim Yahudi di wilayah batas-batas kota di sekitar Yerusalem. Persetujuan ini membuat Palestina meminta Amerika Serikat (AS) untuk turun tangan dalam mengatasi hal tersebut.
Pemerintah kota Yerusalem menyalakan lampu hijau untuk pembangunan permukiman bagi pemukim Yahudi di atas tanah yang terletak di perbatasan Tepi Barat, dekat kota pusat Palestina, Ramallah. Pemerintah kota Yerusalem menggambarkan permukiman itu sebagai lingkungan timur baru di situs yang pernah menjadi bandara, atau dikenal oleh orang Israel sebagai Atarot.
Wakil Walikota Yerusalem, Arieh King, mengatakan rencananya Israel akan membangun 3.000 rumah. Pembangunan ini untuk menambah rencana 6.000 permukiman baru. Namun rencana tersebut masih membutuhkan persetujuan lebih lanjut.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana pembangunan tersebut. Mereka menyebut rencana pembangunan permukiman baru bertujuan untuk mencaplok wilayah Palestina.
“Rencana permukiman ini bertujuan untuk mengakhiri pemisahan Yerusalem dari daerah terpencil kami di Palestina, dalam upaya untuk menjadikan wilayah Yahudi dan mencaploknya,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan dilansir Al Arabiya.
Palestina mendesak AS dan negara lain untuk campur tangan dalam menghentikan proyek dan rencana kolonial ini. Kedutaan Besar AS di Yerusalem belum memberikan komentar terkait hal tersebut.
Palestina menginginkan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai bagian dari wilayahnya untuk membentuk sebuah negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika