REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh mulai merelokasi ratusan pengungsi Rohingya ke sebuah pulau di Teluk Benggala. Pemindahan ini dilakukan meskipun ada kekhawatiran soal kondisi pulau yang rentan dan tidak ada pengungsi yang boleh dikirim secara paksa.
Rohingya adalah kelompok etnis Muslim, lebih dari 700 ribu di antaranya melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar pada Agustus 2017. Bangladesh telah melindungi 1,1 juta pengungsi di kamp-kamp di dekat pantainya. Investigasi yang disponsori PBB pada 2018 merekomendasikan penuntutan komandan militer Myanmar atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kekerasan terhadap Rohingya.
Pejabat Bangladesh yang mengawasi relokasi, Muhammad Shamsud Douza, mengatakan sebuah kapal angkatan laut akan membawa 379 pengungsi dari kota Chattogram ke Pulau Bhashan Char yang terletak di lepas pantai tenggara negara itu.
"Mereka pergi ke sana secara sukarela. Semua 379 pengungsi telah memilih untuk tinggal di sana untuk kehidupan yang lebih baik dan aman," kata Douza dilansir Associated Press pada Jumat (26/11).
Pemerintah mulai mengirim pengungsi Rohingya ke pulau itu sejak 11 bulan lalu. Pulau itu sekarang dapat menampung hingga 100 ribu orang. Douza mengatakan total 1.500 pengungsi akan diangkut ke pulau itu secara bertahap selama beberapa pekan ke depan.
“Pihak berwenang akan mengurus semuanya mulai dari makanan hingga obat-obatan,” ujar Douza
Sebelumnya, sekitar 19 ribu pengungsi direlokasi ke pulau itu dari kamp Cox's Bazar dimana lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak. Masalah kejahatan dan keamanan telah menjadi masalah utama di kamp Cox's Bazaar. Pada bulan September, terjadi pembunuhan terhadap perwakilan internasional pengungsi Rohingya.
“Kami pindah ke Bhasan Char setelah berbicara dengan petugas kamp,” kata pengungsi Rohingya Muhammad Abdul Hashim saat berangkat ke pulau itu pada Kamis (25/11).
Hashim mengatakan ketidakamanan di kamp-kamp itu meningkat, dengan banyak yang hidup dalam ketakutan akan kelompok-kelompok kriminal.
Namun tidak jelas kapan kelompok pengungsi berikutnya akan melakukan perjalanan ke pulau itu.
Pemerintah mengatakan relokasi adalah pengaturan sementara. Sebab pada akhirnya mereka harus kembali ke negara asal mereka di Myanmar. Padahal Perdana Menteri Sheikh Hasina pernah mengatakan tidak akan memaksa para pengungsi untuk kembali.
Pada Oktober, PBB menandatangani perjanjian dengan pemerintah Bangladesh untuk memfasilitasi pengiriman pengungsi ke pulau itu. PBB dan kelompok-kelompok lain sebelumnya mengkritik relokasi tersebut, dengan mengatakan pulau itu, terendam oleh hujan monsun sehingga tidak layak untuk ditinggali.
Pemerintah Bangladesh telah menghabiskan lebih dari $ 112 juta atau Rp1.600 triliun untuk pembangunan, menambahkan tembok laut, rumah sakit, sekolah dan masjid di pulau itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika