REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Yair Lapid meminta para pemimpin dunia untuk mempertahankan tekanan terhadap Iran dan tak mencabut sanksi terhadapnya. Hal itu disampaikan saat Iran dan Amerika Serikat (AS) memulai kembali pembicaraan pemulihan kesepakatan nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di Wina, Austria.
Lapid mengungkapkan Iran mengikuti pembicaraan JCPOA karena mereka menginginkan akses ke uang. “Ini yang mereka lakukan di masa lalu dan ini yang akan mereka lakukan kali ini juga. Intelijennya jelas, tak ada keraguan,” kata Lapid dalam konferensi pers bersama Menlu Inggris Liz Truss di London pada Senin (29/11).
Dia pun memperingatkan konsekuensi yang bisa muncul jika Iran melanjutkan pengembangan nuklirnya. “Sebuah nuklir Iran akan mendorong seluruh Timur Tengah ke dalam perlombaan senjata nuklir. Kita akan menemukan diri kita dalam Perang Dingin baru. Namun kali ini bom akan berada di tangan fanatik agama yang terlibat dalam terorisme sebagai cara hidup,” ujar Lapid.
“Dunia harus mencegah hal tersebut dan ini dapat mencegahnya: sanksi lebih ketat, pengawasan lebih ketat, dan melakukan pembicaraan apa pun dari posisi yang kuat,” kata Lapid menambahkan.
Pada kesempatan itu, Liz Truss menegaskan Inggris bertekad mencegah Iran memperoleh atau memiliki senjata nuklir. “Sejauh yang saya ketahui, pembicaraan ini adalah kesempatan terakhir Iran untuk datang ke meja (perundingan) dan menyetujui JCPOA,” ucapnya.
Setelah terhenti selama lima bulan, AS dan Iran akhirnya akan melanjutkan negosiasi pemulihan JCPOA di Wina pada Senin. Seperti enam putaran pembicaraan sebelumnya yang dimulai sejak April, AS berpartisipasi secara tidak langsung. Iran akan mengadakan pembicaraan langsung dengan sisa penandatangan JCPOA yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Jerman.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan penghapusan sanksi AS dalam pembicaraan pemulihan JCPOA sangat penting bagi negaranya. “Yang penting bagi kami adalah bagaimana mencapai kesepakatan yang baik di Wina. Dari titik mana pembicaraan akan dimulai di Wina, kurang penting,” kata Khatibzadeh dalam sebuah konferensi pers pada 15 November lalu.
Dia mengakui niat AS untuk bergabung kembali dalam JCPOA. “Akan tetapi bagi kami penting untuk memastikan sanksi dicabut dan untuk memverifikasinya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika