Barbados menjadi wilayah Persemakmuran pertama dalam hampir tiga dekade. Langkah Barbados mendeklarasikan dirinya sebagai republik dan mencopot Ratu Elizabeth II dari Inggris sebagai kepala negara diperdebatkan selama bertahun-tahun. Akan tetapi Perdana Menteri Barbados Mia Mottley mengumumkan tahun lalu bahwa negara itu akan menjadi republik. Momen ini akan bertepatan dengan peringatan ke-55 kemerdekaannya.
Pemerintah baru negara itu dipimpin oleh Mottley yang merupakan mantan ketua Komunitas Karibia yang dilatih di London School of Economics. Gubernur Jenderal Sandra Mason yang sebelumnya wakil Ratu akan menjadi presiden pertama.
Perpindahan dari monarki konstitusional ke republik mendapat dukungan luas di pulau itu. Mason terpilih sebagai presiden bulan lalu dengan dua pertiga suara dari kedua majelis Parlemen. Namun lawan politik Mottley telah mempertanyakan waktu dan penolakannya untuk menempatkan pemilih dalam referendum nasional. Mereka juga ingin tahu lebih banyak tentang rencananya untuk konstitusi baru.
"Kami bergerak membabi buta ke sesuatu, karena Mottley tidak mempercayai kami dan memberi tahu kami jenis republik yang ada dalam pikirannya," kata presiden Partai Buruh Demokrat, Verla De Peiza.
"Saya menyebutnya kelahiran sungsang," ujarnya.
Pemimpin Anglikan Pendeta Guy Hewitt menyebut deklarasi itu sebagai taktik pengalihan. "Debat republik berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari realitas ekonomi covid-19, yang melumpuhkan ekonomi berbasis pariwisata Barbados," katanya.
"Ekonomi Barbados adalah salah satu yang berkinerja terburuk secara global, yang, ditambah dengan pengangguran yang tinggi dan peningkatan biaya hidup yang fenomenal, telah menimbulkan pertanyaan serius tentang beberapa manajemen ekonomi oleh pemerintah," ujar Hewitt.
Hewitt mengatakan lebih banyak diskusi dan konsultasi dengan pemilih akan menghindari kecurigaan di antara sesama warga mengenai sifat perjalanan yang telah dilakukan ini. Dia menunjuk ke Guyana yang menjadi republik pada 1970 hanya untuk menanggung pemerintahan otoriter Presiden Forbes Burnham, periode yang ditandai dengan kecurangan pemilu dan kekerasan.
Barbados menjadi wilayah Persemakmuran pada 1966, memperoleh pemerintahan independen tetapi mempertahankan Ratu sebagai kepala negara. Pengaturan ini mirip dengan Kanada dan Australia.
Pemerintah Mottley telah mengejar agenda pan-Afrika dan liberal, membuka kedutaan di Ghana dan Kenya, serta mengadvokasi reparasi. Perdebatan republik di Barbados dimulai pada tahun 1970-an, periode ketika gerakan Black Power global mengilhami tetangga Karibia Guyana, Trinidad dan Tobago, serta Dominika untuk menghapuskan monarki.
Direktur Pusat Studi Perbudakan dan Keadilan di Brown University, Anthony Bogues, mengatakan Mottley memiliki visi tentang cara Karibia dapat menavigasi dunia saat ini pasca-Kekaisaran Inggris. Dia mencoba memasang kekhasan Karibia tertentu di luar tatanan simbolis dari kerajaan.
"Pindah ke status republik adalah visinya agar Karibia menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Dia mengambil gada untuk berpikir secara berbeda tentang Karibia dan apa artinya menavigasi dunia saat ini dengan cara kita sendiri. Dan beberapa elemen penting untuk ditangani adalah yang simbolis," kata Bogues.
Bagi Barbados, transisi ini diharapkan berjalan mulus tetapi secara simbolis kuat. "Penghapusan Kerajaan di Barbados disajikan sebagai momen penting dalam pengembangan identitas negara. Dan itu harus dihormati, terutama mengingat hubungan historis lembaga itu dengan perbudakan orang Afrika," kata wakil presiden pertama Institut Studi Kerajaan di Kanada, Nathan Tidridge.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
