REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Biden akan memulai kembali program perbatasan era Trump yang kontroversial yang memaksa pencari suaka menunggu di Meksiko untuk pemeriksaan imigrasi AS. Menurut pejabat Meksiko kepada Reuters, langkah itu diambil sesuai dengan perintah pengadilan federal.
"Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah mengatasi masalah kemanusiaan Meksiko dengan program tersebut," kata pejabat itu. Termasuk menawarkan vaksin kepada para migran dan membebaskan lebih banyak kategori orang yang dianggap rentan.
Presiden Joe Biden, seorang politisi Demokrat, mengakhiri kebijakan yang dikenal sebagai Protokol Perlindungan Migran (MP) segera setelah pelantikannya pada Januari. Tetapi seorang hakim federal memutuskan pembatalan Biden tidak mengikuti prosedur yang tepat dan pada Agustus memerintahkan pemulihannya.
Pemerintah AS mengatakan harus menunggu kesepakatan Meksiko sebelum kebijakan itu bisa berjalan kembali. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden masih secara aktif berusaha untuk mengakhiri program tersebut dengan mengeluarkan memo pembatalan baru dengan harapan akan menyelesaikan masalah hukum pengadilan.
Kebijakan tersebut merupakan landasan aturan imigrasi garis keras mantan Presiden Republik Donald Trump dan mengirim puluhan ribu orang yang masuk di perbatasan darat AS-Meksiko kembali ke Meksiko untuk menunggu berbulan-bulan - terkadang bertahun-tahun - untuk mempresentasikan kasus mereka di dengar pendapat imigrasi AS yang diadakan di ruang pengadilan darurat di dekat perbatasan.