REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Pemerintah Turki membantah bahwa ia membidik atau menargetkan integritas teritorial Suriah. Majelis Rakyat Suriah telah menuding Ankara melakukan tindakan tersebut.
“Kami menolak keras pernyataan kurang ajar dan melanggar hukum yang menargetkan integritas teritorial kami, yang dibuat oleh majelis rakyat rezim yang tak memiliki legitimasi demokratis dalam keadaan apa pun tidak mewakili rakyat Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic, dikutip laman Yeni Safak, Jumat (3/12).
Menurut dia, tudingan tersebut merupakan tanda-tanda “kebuntuan” delusi pada rezim pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Bilgic kemudian menyerang Assad dengan menyebutnya sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu rakyat Suriah selama satu dekade konflik.
“Turki, seperti di masa lalu, hari ini, dan juga di masa depan, memiliki ketekunan serta tekad untuk menanggapi aspirasi hina terhadap tanah airnya dan segala ancaman terhadap kepentingan nasionalnya,” kata Bilgic.
Turki telah melakukan beberapa operasi militer ke Suriah utara sejak 2016. Setidaknya ada dua operasi besar, yakni bernama Operation Euphrates Shield dan Olive Branch. Turki hendak menumpas pasukan Kurdi yang menguasai wilayah perbatasan Suriah. Mereka membidik pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan Partai Persatuan Demokratik Suriah (PYD). Ankara memandang YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
PKK adalah kelompok bersenjata Kurdi yang telah melancarkan pemberontakan di Turki tenggara selama lebih dari tiga dekade. Turki melabeli YPG dan PKK sebagai kelompok teroris. Turki memiliki perbatasan sepanjang 911 kilometer dengan Suriah. Ia telah lama mengecam ancaman pasukan Kurdi di timur Sungai Eufrat dan pembentukan “koridor teroris” di sana.
Ankara ingin memukimkan kembali dua juta pengungsi Suriah di zona aman seluas 30 kilometer yang membentang dari Sungai Eufrat ke perbatasan Irak, termasuk Manbij. Namun Turki menilai rencana itu tak bisa diwujudkan selama pasukan Kurdi, seperti PKK dan YPG menghuni daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika