REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dijadwalkan mengunjungi Oman pada Senin (6/12). Penguatan hubungan dan kerja sama bilateral menjadi agenda utama dalam kunjungan tersebut.
Oman News Agency (ONA) dalam laporannya pada Ahad (5/12) menyebut, kunjungan Pangeran MBS ke negara tersebut adalah bentuk penegasan ikatan persaudaraan serta hubungan historis Kesultanan Oman dan Kerajaan Arab Saudi.
“Kunjungan itu akan mengeksplorasi beragam lini yang melayani kepentingan kedua negara serta memenuhi aspirasi rakyat menuju masa depan yang lebih sejahtera,” kata ONA.
Saudi sebelumnya sudah menyampaikan rencana membangun zona industri di Oman. Pangeran MBS diketahui ingin melepaskan ketergantungan pendapatan Saudi dari sektor minyak semata. Baik Oman maupun Saudi terpukul keras oleh krisis yang dipicu pandemi Covid-19. Sebab kondisi tersebut membuat harga minyak turun tahun lalu.
Kedua negara ingin menarik investasi asing sebagai bagian dari reformasi mereka. Baru-baru ini Oman meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengendalikan utangnya. Tahun lalu, Oman pun dilaporkan menjalin pembicaraan dengan beberapa negara Teluk untuk memperoleh dukungan dana.
Sementara Saudi, di bawah kepemimpinan Pangeran MBS telah meluncurkan konsep reformasi yang dikenal dengan istilah Saudi Vision 2030. Ia ingin membuat Saudi menjadi negara yang lebih modern dan tak hanya bergantung pada sektor minyak sebagai penghasilan utamanya. Lewat Saudi Vision 2030, Pangeran MBS hendak mengembangkan sektor-sektor lain, seperti pendidikan, infrastruktur, rekreasi atau pariwisata, hiburan, dan pelayanan publik.
Guna mencapai tujuan tersebut, Pangean MBS sudah membuat beberapa terobosan di internal Saudi. Misalnya, mulai mengakomodasi hak-hak wanita, seperti mengizinkan mereka berkendara dan berpartisipasi dalam kegiatan atau kompetisi olahraga. Pangeran MBS pun berupaya membangun sistem pemerintahan yang transparan diiringi dengan pemberantasan terhadap praktik korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika