REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Rusia dan India menandatangani kesepakatan perdagangan dan penjualan senjata dalam kunjungan Presiden Vladimir Putin ke New Delhi untuk berbicara dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Rusia-India sepakat New Delhi memproduksi 600 ribu lebih senjata laras panjang Kalashnikov.
Kunjungan Putin ke India ditemani Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Rusia. Pertemuan dua kepala pemerintah ini dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan militer dan kerja sama teknis hingga 2031. Kedua negara juga akan meningkatkan perdagangan tahunan hingga 30 miliar dolar AS pada 2025.
Kunjungan presiden Rusia ke India dilakukan saat hubungan Rusia dan Amerika Serikat (AS), sekutu dekat India, memanas. Washington telah menyatakan keberatannya atas kerja sama antara Moskow dan New Delhi.
Dalam pernyataan bersama Rusia dan India mengatakan mereka 'menegaskan kembali niatan memperkuat kerja sama pertahanan'. "Termasuk pembangunan bersama produksi peralatan militer," kata Rusia dan India dalam pernyataan yang dirilis Selasa (6/12).
India juga akan memproduksi senjata api laras panjang AK-203. Sementara Rusia mengatakan mereka tertarik untuk terus menyedikan sistem pertahanan udara S-400.
Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla mengatakan kedua negara menandatangani 209 pakta investasi. Termasuk kesepakatan pada sektor baja, pembangunan kapal, batu bara dan energi.
Ia menambahkan kontrak sistem pertahanan rudal S-400 yang ditandatangani 2018 sedang diimplementasikan. "Pasokan akan dimulai bulan ini dan akan terus berlanjut," katanya.
Kesepakatan ini membawa India terancam mendapat sanksi AS. Pada tahun 2017 lalu AS meloloskan undang-undang yang mencegah negara lain membeli perangkat keras militer Rusia.
Perusahaan minyak Rusia, Rosneft mengatakan mereka telah menandatangani kontrak dengan Indian Oil untuk memasok 2 juta ton minyak pada India hingga akhir 2022. Kedua negara itu juga menandatangani nota kesepahaman Rusia mengirimkan batu baru ke India untuk mendukung produksi baja.
Putin dan Modi juga membahas situasi di Afghanistan dan menyuarakan komitmen mereka untuk memastikan negara itu tidak akan pernah menjadi tempat perlindungan bagi teroris internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika