REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) menolak permintaan kelompok bipartisan anggota parlemen untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi senilai 650 juta dolar AS, Selasa (7/12) waktu AS. Hal ini mengindikasikan kesepakatan senjata dengan Saudi bakal dilanjutkan meski negara teluk itu memiliki catatan buruk tentang hak asasi manusia.
Mosi prosedural dari perwakilan Negara Bagian Kentucky dari Partai Republik, Rand Paul ditolak Senat dengan suara 30-67. Pemungutan suara ini diambil dalam pertempuran terakhir di Kongres atas penjualan senjata AS ke Saudi.
Saudi adalah salah satu sekutu AS yang paling teguh di wilayah dunia yang tidak stabil ini. Namun ujian bagi ikatan AS-Saudi diuji oleh beberapa tindakan Saudi, seperti peran utamanya dalam perang saudara di dekat Yaman yang telah memblokir aliran kebutuhan dasar seperti bahan bakar, makanan dan obat-obatan, serta peran yang dimainkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam pembunuhan jurnalis yang berbasis di AS Jamal Khashoggi.
"Kita bisa menghentikan perang ini jika kita benar-benar memiliki keinginan untuk melakukannya," kata Paul di Senat. "Seluruh Amerika harus terkejut dengan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh blokade Saudi atas Yaman," ujarnya menambahkan.
Di antara mereka yang bergabung dengan Paul dalam upaya menghentikan penjualan senjata adalah Senator Mike Lee, seorang politisi dari Partai Republik yang mewakili Utah, serta kaum liberal seperti Bernie Sanders dari Vermont, Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Patty Murray dari Washington.
"Amerika Serikat harus melakukan segala daya kami untuk mengakhiri perang brutal dan mengerikan ini," kata Sanders. "Mengekspor lebih banyak rudal ke Arab Saudi tidak melakukan apa-apa selain melanjutkan konflik ini dan menuangkan lebih banyak bensin ke api yang sudah mengamuk," ujarnya melanjutkan.
Ini bukan pertama kalinya koalisi bipartisan anggota parlemen mencoba memblokir penjualan senjata ke Saudi. Kongres berulang kali mencoba menghentikan mantan presiden AS Donald Trump menjual senjata bernilai miliaran ke negara itu. Bahkan memaksa presiden saat itu untuk mengeluarkan beberapa veto.
Biden sendiri berjanji pada kampanye November 2019 untuk menjadikan Saudi "paria" sambil bersumpah bahwa dia tidak akan, pada kenyataannya, menjual lebih banyak senjata kepada mereka. Tetapi sejak pemilihannya pada 2020, Biden telah mengambil taktik yang berbeda.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengecam upaya untuk memblokir penjualan, dengan alasan tindakan seperti itu akan merusak komitmen Presiden untuk membantu pertahanan mitra AS pada saat meningkatnya serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap warga sipil di Arab Saudi.
Sementara itu Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, yang mendukung penjualan senjata, mengatakan pemblokiran itu akan semakin mengurangi pengaruh AS di dunia. Dia juga berpendapat bahwa negara-negara seperti Rusia atau Cina akan masuk ke dalam kekosongan dan menyediakan senjata, membuat isyarat itu tidak berarti.
"Itu akan memberi dunia alasan lain untuk meragukan tekad Amerika Serikat dan itu akan memberi musuh terbesar kita pijakan baru untuk mengerahkan pengaruh mereka atas kawasan yang berubah dengan cepat dan penting," kata anggota Partai Republik Kentucky itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika