REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) meresmikan pedoman yang memungkinkan pengiriman uang pribadi mengalir ke Afghanistan, Jumat (10/12). Keputusan ini memberikan perlindungan kepada pengirim dan lembaga keuangan dari sanksi AS terhadap Taliban.

Departemen Keuangan AS mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan transaksi yang melibatkan Taliban atau Jaringan Haqqani yang masuk daftar hitam. Tindakan ini diperlukan untuk transfer pengiriman uang pribadi nonkomersial ke Afghanistan, termasuk melalui lembaga penyimpanan Afghanistan.

Juru bicara Departemen Keuangan menyebut lisensi yang diberikan kepada lembaga keuangan ini sedang dilaksanakan dalam upaya untuk memastikan orang dapat terus mengirim dukungan kepada keluarga di Afghanistan. Pengiriman uang dari keluarga dan teman-teman di luar negeri telah menjadi jalur kehidupan penting bagi banyak warga Afghanistan. Mereka tengah berjuang untuk membeli makanan dan memenuhi pengeluaran lain di tengah krisis ekonomi.

AS dan donor lainnya memotong bantuan keuangan usai Afghanistan menjadi tergantung selama dua dekade. Lebih dari sembilan miliar dolar AS aset mata uang Afghanistan juga dibekukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan hampir 23 juta orang atau sekitar 55 persen dari populasi menghadapi tingkat kelaparan yang ekstrem. Hampir sembilan juta orang berisiko kelaparan saat musim dingin berlangsung di negara miskin yang terkurung daratan itu.

Departemen Keuangan AS sebelumnya telah memberikan comfort letters yang meyakinkan bank bahwa dapat memproses transaksi kemanusiaan. Namun kekhawatiran tentang sanksi AS terus mencegah pengiriman bahkan pasokan dasar, termasuk makanan dan obat-obatan.

"Sanksi AS terhadap Taliban bukanlah penyebab bencana yang dihadapi ekonomi Afghanistan dan otorisasi tambahan ini tidak akan menyelesaikan penyebab mendasar dari situasi tersebut," kata juru bicara itu.

Western Union dan MoneyGram International melanjutkan layanan pengiriman uang ke Afghanistan pada September. Transaksi dapat berjalan setelah menangguhkan layanan setelah Taliban merebut Kabul dengan kecepatan kilat pada Agustus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika